Kongo dan Rwanda Tanda Tangani Kesepakatan Damai di Washington

PRESIDEN Republik Demokratik Kongo (DR Kongo) Felix Tshisekedi dan Presiden Rwanda Paul Kagame menandatangani kesepakatan damai dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Kesepakatan ini bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah timur Kongo yang kaya sumber daya.

Penandatanganan dilakukan di Donald J Trump Institute of Peace, di tengah meningkatnya pertempuran antara pasukan pemerintah DR Kongo dan kelompok M23 yang diyakini didukung Rwanda. Militer Kongo menuduh pihak lawan berupaya “mensabotase” proses damai, sementara M23 menyebut angkatan bersenjata Kongo telah melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan baru.

Awal tahun ini, M23 merebut sejumlah wilayah strategis di timur DR Kongo, menyebabkan ribuan orang tewas dan banyak warga mengungsi. Kelompok tersebut tidak hadir dalam penandatanganan, karena masih mengikuti perundingan terpisah yang dimediasi Qatar.

Baca juga : Negara-Negara yang Dibayar agar Terima Warga AS yang Dideportasi

Saat membuka acara, Trump menyebut hari itu sebagai “hari yang luar biasa bagi Afrika dan dunia”. “Saya sangat percaya pada kedua pemimpin,” katanya. “Kami akan menjaga komitmen ini, dan mereka akan menepatinya untuk masa depan yang lebih cerah bagi rakyat mereka.”

Kagame memuji Trump sebagai pemimpin yang “bersikap adil” dan “tidak memihak”, sementara Tshisekedi menyampaikan “rasa terima kasih mendalam dan harapan jelas” agar Rwanda mematuhi isi perjanjian.

Turut hadir sejumlah pemimpin Afrika, termasuk dari Kenya, Angola, Burundi, Togo, serta wakil presiden Uganda. Menteri luar negeri Qatar dan UEA serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga hadir.

Baca juga : Tekanan Trump untuk Kesepakatan Damai Ukraina Picu Perlawanan Kyiv

Kesepakatan ini mencakup dua tuntutan lama, perlucutan senjata kelompok FDLR dan penarikan pasukan Rwanda dari wilayah DR Kongo. Kedua isu tersebut menjadi sumber ketegangan utama sejak 1990-an.

Namun sejumlah analis meragukan efektivitas perjanjian tersebut. Peneliti DR Kongo di Institute for Security Studies, Bram Verelst, mengatakan kepada BBC “tidak ada gencatan senjata yang berlaku saat ini, dan pemberontakan M23 terus memperluas wilayah”. Menurutnya, penandatanganan itu “kemungkinan kecil mengubah situasi”.

Laporan pertempuran terbaru muncul pada Kamis, juru bicara militer Kongo, Jenderal Sylvain Ekenge, menyebut M23 melancarkan ofensif baru di wilayah South Kivu. M23 menuduh serangan itu didukung pasukan Burundi, yang belum memberikan komentar.

AS mendorong tercapainya kesepakatan ini dengan harapan dapat membuka jalan bagi investasi besar di sektor mineral DR Kongo, yang memiliki cadangan bernilai tinggi seperti kobalt, tembaga, litium, dan tantalum. Namun, menurut akademisi Jason Stearns, DR Kongo menegaskan tidak akan melanjutkan kerja sama ekonomi apa pun sebelum pasukan Rwanda ditarik dari wilayah timur negara itu. (BBC/Z-2)