Google: Larangan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun Sulit Diterapkan di Australia

GOOGLE menilai rencana pemerintah Australia untuk melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial akan sangat sulit diterapkan. Aturan itu sebaliknya menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Hal itu disampaikan Rachel Lord, Manajer Senior Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google untuk Australia dan Selandia Baru, dalam sidang komite Senat, Senin (7/10). Sidang tersebut membahas kebijakan verifikasi usia yang akan diberlakukan untuk berbagai platform internet, termasuk media sosial dan mesin pencari.

Lord mengatakan aturan tersebut, yang juga mencakup YouTube, tidak akan efektif dalam meningkatkan keselamatan anak di dunia maya.

Baca juga : Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses YouTube dan Media Sosial

“Undang-undang ini tidak hanya akan sangat sulit ditegakkan, tetapi juga tidak memenuhi janjinya untuk membuat anak-anak lebih aman secara online,” ujar Lord di hadapan komite.

Ia menjelaskan YouTube telah berinvestasi besar dalam menciptakan fitur ramah anak. Selain itu kontrol konten yang memungkinkan orangtua mengatur pengalaman menonton anak-anak mereka.

“Memaksa anak-anak menggunakan YouTube tanpa akun justru menghilangkan kontrol orangtua dan filter keamanan yang dirancang untuk melindungi mereka,” tambahnya.

Baca juga : YouTube akan Wajibkan Penyematan Label Khusus untuk Konten yang Dihasilkan AI

Aturan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 10 Desember 2025. Jika diterapkan, remaja di bawah 16 tahun tidak akan dapat membuat akun YouTube. Artinya, mereka hanya bisa mengakses video dalam kondisi “logged out”, tanpa fitur seperti pengingat waktu istirahat, pengaturan autoplay, atau iklan yang dipersonalisasi.

YouTube Bukan Media Sosial

Google juga menegaskan bahwa YouTube seharusnya tidak dikategorikan sebagai media sosial. Melainkan sebagai platform video streaming yang banyak digunakan masyarakat Australia untuk belajar dan mengakses pustaka konten.

Dalam kesempatan yang sama, Stefanee Lovett, Direktur Urusan Pemerintahan Google, ditanya apakah perusahaan tengah melakukan lobi kepada pemerintahan Presiden Donald Trump. Lobi itu terkait kebijakan tersebut menjelang kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese ke Washington pekan depan.

Lovett menjawab tim Google di AS telah diberi informasi mengenai sejumlah isu yang tengah berkembang di Australia. Namun ia tidak dapat memastikan apakah ada proses lobi kepada pemerintahan Trump.

Pembatasan Platform

Sementara itu, anggota Senat dari Partai Liberal, Sarah Henderson, menyebut keputusan memasukkan YouTube ke dalam daftar platform yang dibatasi sebagai bentuk “pengkhianatan” terhadap anak muda. Menurutnya, YouTube sebelumnya telah mendapat pengecualian saat rancangan undang-undang ini dibahas tahun lalu.

Google sejauh ini belum mengonfirmasi apakah akan mengajukan gugatan hukum terhadap kebijakan tersebut. Lord hanya menyatakan pihaknya masih berdialog dengan Komisioner eSafety dan pemerintah Australia untuk mencari solusi terbaik.

Selain Google dan Microsoft, komite juga mengundang TikTok, Meta, dan Snap untuk memberikan kesaksian. Ketiganya tidak hadir, meski telah bertemu dengan Menteri Komunikasi Anika Wells pada hari yang sama. (The Guardian/Z-2)