Trump Terus Upayakan Kewenangannya Meluas

MAHKAMAH Agung memperluas kewenangan Presiden Donald Trump melalui serangkaian putusan darurat. Namun, dengan pemecatan terhadap Gubernur Federal Reserve Lisa Cook dan isu-isu lain yang kemungkinan akan diajukan ke Mahkamah Agung, Trump mengisyaratkan bahwa ia terus mengupayakan kewenangan lebih luas bagi eksekutif.

Kasus-kasus itu dapat menjadi ujian utama untuk menunjukkan seberapa jauh MA bersedia bertindak untuk merestui pernyataan presiden tentang kewenangan eksekutif. Kasus-kasus ini berbeda dari sebelumnya karena besarnya kewenangan yang ingin Trump gunakan dan ia menginginkan kendali yang lebih besar atas kewenangan yang menurut Konstitusi diberikan kepada cabang pemerintahan lain.

Selain kasus Cook, yang kemungkinan diajukan ke MA setelah ia mengajukan gugatan minggu lalu, kasus besar terkait tarif Trump diperkirakan sampai di MA segera setelah pengadilan banding menolaknya. Upaya pemerintahan Trump untuk menahan puluhan miliar dolar bantuan luar negeri yang dialokasikan oleh Kongres juga dapat berujung di MA.

Baca juga : Mayoritas Tarif Dinyatakan Ilegal oleh Pengadilan, Ini Respons Donald Trump

Seorang profesor hukum di Universitas New York, Peter Shane, menyebut pernyataan Trump mengejutkan. "Presiden lain mencoba menggunakan wewenang mereka secara agresif, tetapi biasanya dilakukan melalui interpretasi hukum perundang-undangan dan cara yang cukup terarah," kata Shane.

Setiap wewenang presidensial yang diperebutkan oleh Trump, katanya, merupakan tantangan terhadap wewenang Kongres. MA mengisyaratkan keterbukaan terhadap wewenang presiden yang luas untuk mengganti beberapa kepala badan independen.

Para hakim agung memberikan Trump kemenangan besar pada Mei ketika mereka mengizinkannya untuk memberhentikan para pemimpin Dewan Hubungan Perburuhan Nasional dan Dewan Perlindungan Sistem Merit sementara gugatan hukum atas pemecatan mereka masih berlangsung. Trump tidak memberikan alasan pemecatan tersebut.

Baca juga : Indonesia Bisa Siasati Kebijakan Tarif Trump Lewat Jalur Investasi

Mayoritas konservatif pengadilan memutuskan bahwa Konstitusi memberikan semua kekuasaan eksekutif kepada presiden, sehingga Trump dapat memecat para kepala badan tersebut tanpa alasan meskipun Kongres membentuk badan-badan tersebut untuk dilindungi dari campur tangan politik.

Namun, para hakim agung menetapkan batasan di sekitar satu lembaga yaitu Federal Reserve yang dibentuk Kongres untuk beroperasi secara independen dari presiden sehingga dapat menetapkan suku bunga berdasarkan kondisi ekonomi, bukan tekanan politik. Para hakim agung mengindikasikan bahwa para gubernurnya kemungkinan hanya dapat dicopot karena suatu alasan.

Trump sedang menguji batasan tersebut dengan memecat Cook. Ini menjadikan Trump sebagai presiden pertama dalam 111 tahun sejarah lembaga tersebut yang mencoba memecat salah satu dari tujuh gubernur yang membantu menetapkan kebijakan moneter AS.

Baca juga: Warga AS tidak Yakin Kehidupan Generasi Mendatang Lebih Baik

Trump mengatakan ia memecat Cook karena alasan yang cukup. Ia menuduh Cook membuat pernyataan palsu pada aplikasi hipotek pada 2021, sebelum ia dinominasikan ke The Fed oleh Presiden Joe Biden. Cook menyebut pemecatannya belum pernah terjadi dan ilegal serta dalih untuk memungkinkan Trump membentuk dewan The Fed yang akan menyetujui keinginannya untuk menurunkan suku bunga. 

Dalam kasus kedua, terkait sebagian besar tarif Trump, pengadilan banding pekan lalu memutuskan bahwa pungutan atas barang-barang asing tersebut ilegal tetapi tetap mempertahankan keputusannya untuk saat ini. Trump mengindikasikan bahwa banding ke MA akan segera dilakukan.

Kasus ketiga terkait pembekuan bantuan luar negeri. Trump sejak awal menjabat menghentikan seluruh dana bantuan dengan alasan tidak sesuai kepentingan nasional. Namun, kelompok bantuan internasional menggugat dan Hakim Distrik Amir H. Ali memutuskan bahwa presiden tidak berwenang menahan anggaran yang disetujui Kongres. (Washington Post/I-2)