Israel Langgar Hukum, Kelompok Den Haag akan Gelar Pertemuan Darurat

KELOMPOK Den Haag yang diketuai bersama oleh Kolombia dan Afrika Selatan akan menggelar pertemuan darurat tingkat menteri di ibu kota Kolombia, Bogota, pada 15-16 Juli mendatang. Ini guna membahas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di wilayah Palestina, menurut pernyataan pada Selasa (10/6).

"Pertemuan darurat ini diselenggarakan sebagai respons atas pelanggaran hukum internasional yang terus berlangsung dan meningkat oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk kejahatan genosida. Fokus utama pertemuan ini adalah menyusun langkah hukum dan diplomatik secara terkoordinasi untuk menghentikannya," ujar Kementerian Luar Negeri Kolombia dan Afrika Selatan.

Pernyataan itu menegaskan bahwa agenda utama pertemuan adalah membahas kewajiban hukum negara-negara, sebagaimana tercantum dalam opini penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024, untuk menghentikan segala tindakan yang mempertahankan situasi ilegal Israel di Palestina dan mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Baca juga : Tragedi Anak-Anak Gaza: Dari Harapan hingga Kehilangan

Negara-negara peserta dijadwalkan mengumumkan langkah konkret di Bogota untuk menegakkan hukum internasional, menghentikan genosida, serta memastikan keadilan dan akuntabilitas.

Kelompok itu dibentuk di Den Haag pada 31 Januari lalu oleh Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan, sebagai tanggapan terhadap pelanggaran berat hukum internasional di Palestina.

Baca juga : Aktivis Afrika Selatan Protes Dubes Jerman karena Dukung Israel

Sejak Oktober 2023, Israel menolak seruan internasional untuk gencatan senjata dan terus melancarkan serangan berskala genosida di Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 55.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak.

Lembaga kemanusiaan internasional telah memperingatkan risiko kelaparan yang mengancam lebih dari 2 juta penduduk di wilayah kantong tersebut.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas kejahatan perang terhadap warga sipil di Jalur Gaza. (Anadolu/Ant/I-2)