Warga Australia Menentukan Pilihan di Tengah Krisis Biaya Hidup dan Pengaruh Trump

MASYARAKAT Australia memberikan suara terakhir mereka, Sabtu, dalam pemilu nasional yang didominasi isu krisis biaya hidup. Pemilu ini juga menjadi sorotan internasional karena dianggap dapat mencerminkan potensi pengaruh politik ala Donald Trump terhadap kandidat konservatif.

Perdana Menteri petahana dari Partai Buruh, Anthony Albanese, bersaing ketat dengan pemimpin Partai Liberal yang berhaluan tengah-kanan, Peter Dutton, yang berjanji akan “mengembalikan Australia ke jalur yang benar” setelah tiga tahun berada di pihak oposisi.

Meskipun jajak pendapat sebelum pemilu menunjukkan keunggulan Partai Buruh, sistem pemungutan suara preferensial Australia serta melemahnya dominasi dua partai besar membuat hasil akhir sangat sulit diprediksi. Komposisi akhir dari 150 kursi di Majelis Rendah akan menjadi penentu.

Baca juga : PM Australia Tuding Tarif Donald Trump tidak Berdasar

Para pengamat menantikan apakah akan ada reaksi publik terhadap kandidat konservatif Australia yang mungkin dipicu oleh 100 hari pertama Presiden AS Donald Trump yang penuh kontroversi, terutama karena kebijakan Dutton kerap dibandingkan dengan Trump.

Di negara lain seperti Kanada, Perdana Menteri dari kalangan tengah-kiri, Mark Carney, baru-baru ini memenangkan pemilu. Seperti Australia, Kanada juga merupakan anggota G20, Persemakmuran, dan sekutu utama AS.

Di Australia, hampir setengah dari 18 juta pemilih terdaftar telah memberikan suara mereka sebelum hari pemilu. Sisanya wajib hadir di TPS pada hari pemilihan untuk memenuhi aturan wajib memilih, dengan ancaman denda bagi yang absen.

Baca juga : Australia Gelar Pemilu 3 Mei: Albanese vs. Dutton dalam Perebutan Kekuasaan

TPS pada hari pemilu sering kali menyerupai acara bazar komunitas kecil, di mana kelompok warga memanfaatkan keramaian dengan menjual “sosis demokrasi”. Tradisi ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan kini makin terorganisir dengan peta online buatan sukarelawan yang menunjukkan lokasi pemungutan suara yang menyediakan BBQ.

“Semua orang wajib hadir untuk memilih. Jadi kalau sudah datang, kenapa tidak sekalian terhubung dengan komunitas lewat suasana pasar rakyat dan sosis panggang?” kata Alex Dawson dari Tim Democracy Sausage.

Pengaruh Global dan Isu Dalam Negeri

Selama lima minggu kampanye, dua partai besar bersaing ketat dengan janji pemotongan pajak, subsidi, dan berbagai bantuan untuk meredam krisis biaya hidup.

Baca juga :  Prabowo dan PM Albanese Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Strategis Indonesia-Australia

Biasanya pemilu Australia berfokus pada isu dalam negeri seperti perumahan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, kali ini dinamika global ikut berpengaruh. Albanese memanggil pemilu pada akhir Maret, tepat sebelum Trump mengumumkan tarif “Hari Pembebasan” yang mengguncang pasar global. Seperti banyak sekutu AS lainnya, Australia juga tidak luput dari kebijakan tarif tersebut—kondisi yang dikecam Albanese sebagai bertentangan dengan semangat persahabatan kedua negara.

Dalam kampanyenya, kubu pemerintah menampilkan diri sebagai pihak yang stabil di tengah gejolak ekonomi global. Mereka mengklaim ekonomi Australia mulai pulih, dengan inflasi menurun menjadi 2,9%—terendah sejak Desember 2021.

Sementara itu, Dutton terus menyalahkan pemerintahan Buruh atas inflasi dan menantang warga dengan pertanyaan, “Apakah hidup Anda lebih baik dibanding tiga tahun lalu?”

Baca juga : Sungguh Terlalu, Oposisi Australia Tolak Gencatan Senjata di Gaza

Kedua partai juga mengusung janji membantu pembeli rumah pertama, baik melalui pemangkasan uang muka maupun pengurangan pajak atas cicilan—kebijakan yang menurut analis justru dapat mendorong harga rumah makin tinggi.

Taruhan Kaum Muda dan Perubahan Iklim

Untuk pertama kalinya, pemilih muda kini melebihi jumlah pemilih tua. Para analis memperkirakan kelompok ini akan mempercepat kemerosotan sistem dua partai dengan memberi suara pada partai kecil atau kandidat independen.

Kompetisi untuk menarik pemilih muda memanas di media sosial, membuat pemilu tahun ini “sangat berbeda” dari sebelumnya, menurut Prof. Andrea Carson dari Universitas La Trobe di Melbourne. Instagram dan TikTok kini menggantikan dominasi Facebook.

Namun, ketiadaan regulasi atas kebenaran dalam iklan politik memungkinkan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan oleh partai maupun pendukung pihak ketiga. Banyak daerah pemilihan, seperti Wentworth di Sydney Timur, dibanjiri pamflet dan baliho berisi serangan pribadi terhadap kandidat. Komisi Pemilihan Australia menyatakan mereka tidak bisa mengatur soal kebenaran informasi.

Para pengamat juga akan mencermati perolehan kursi kandidat independen “Teal”, yang didukung dana dari kelompok kampanye Climate 200. Mereka populer pada pemilu tiga tahun lalu ketika koalisi Liberal-Nasional tersingkir setelah sembilan tahun berkuasa, dalam pemilu yang dijuluki “pemilu iklim.”

Pada 2022, pemerintahan Buruh menetapkan target emisi nol bersih dan mulai mengambil langkah-langkah pengurangan karbon. Namun, meski gencar membangun proyek energi terbarukan, pemerintah juga dikritik karena tetap menyetujui tambang batu bara dan gas baru.

Sementara itu, Partai Liberal menawarkan solusi dengan energi nuklir, berencana membangun tujuh pembangkit nuklir dalam beberapa dekade mendatang dengan dana dari pajak rakyat.

Tak banyak janji baru dari Partai Buruh untuk aksi iklim kali ini, meskipun para aktivis berulang kali menghadang para pemimpin di tengah kampanye.

“Kapan Anda akan mendengarkan suara anak muda?” teriak seorang demonstran kepada Albanese pada 8 April saat ia mengumumkan pendanaan untuk kesehatan mental.

Selain memilih anggota DPR, warga juga memilih 40 dari 76 kursi di majelis tinggi (Senat), menggantikan para senator yang masa jabatannya habis setelah enam tahun. (CNN/Z-2)