Babak Baru Kebiadaban Netanyahu di Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan pendudukan kembali Jalur Gaza dan kembalinya kekuasaan militer. Itu dapat menjadi babak baru kebiadaban Netanyahu yang dapat semakin menyiksa warga di wilayah tersebut sejak penarikan pasukan  Zionis dari Gaza pada 2005.

Kekhawatiran ini meningkat dengan desakan Netanyahu untuk mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia di perbatasan Gaza-Mesir, dan perintahnya kepada tentara untuk bersiap mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza. Sejak dimulainya agresi Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, distribusi bantuan kemanusiaan telah ditangani oleh PBB dan organisasi internasional di tengah kelaparan di wilayah tersebut yang disebabkan oleh serangan gencar dan blokade Israel selama bertahun-tahun.

Pada bulan-bulan awal agresi, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berulang kali menegaskan bahwa Israel tidak akan menduduki kembali Gaza, membangun kembali pemukiman di sana, atau memberlakukan kembali blokade. Namun, pernyataan ini bertentangan dengan penolakan Netanyahu untuk mengusulkan rencana pascaagresi untuk Gaza, desakannya untuk mempertahankan kehadiran militer Israel di Koridor Philadelphia, dan perintahnya kepada tentara untuk bersiap mendistribusikan bantuan kemanusiaan, yang secara efektif berarti tetap berada di Gaza.

Baca juga : Biden Sebut Netanyahu tidak Serius Ingin Gencatan Senjata Gaza

Menurut harian Israel Yedioth Ahronoth, Netanyahu menginstruksikan militer untuk bersiap mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Gaza, alih-alih organisasi internasional di lapangan. 'Militer telah menyuarakan kekhawatirannya mengenai gagasan tersebut, yang dimaksudkan untuk mengekang tekanan internasional terhadap Israel,' tulis surat kabar tersebut, dilansir Anadolu, Kamis (5/8).

Harian itu mengatakan kantor Netanyahu memeriksa serangkaian opsi dalam beberapa bulan terakhir untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza. "Salah satu solusi yang mungkin adalah menunjuk seorang jenderal untuk bertanggung jawab atas masalah kemanusiaan di Gaza guna mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Apa pun itu, ini adalah keputusan yang sangat rumit dan belum tentu dapat diterapkan," tambahnya.

Penunjukan seorang jenderal untuk mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza berarti tanggung jawab Israel di Jalur Gaza akan berlanjut dan mungkin meluas selama beberapa tahun ke depan. Menurut harian Israel, Brigadir Jenderal Elad Goren akan menangani masalah taktis harian, seperti mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, memperbaiki infrastruktur lokal yang hancur dalam agresi, dan menjaga kontak dengan organisasi internasional.

Baca juga : Minta Maaf, Netanyahu Tetap Keras Kepala Persulit Gencatan Senjata Gaza

Saluran 12 Israel melaporkan pada Selasa malam bahwa desakan Netanyahu untuk mempertahankan kehadiran militer Israel di Koridor Philadelphia dapat mengarah pada rencana nyata Israel untuk Gaza, yaitu kembali ke kekuasaan militer. Saluran tersebut menjelaskan bahwa dalam diskusi baru-baru ini, Kepala Staf Herzi Halevi menentang penyaluran bantuan oleh tentara, dengan alasan hal itu membahayakan pasukan kita secara tidak perlu, dan oleh karena itu tentara tidak boleh berpartisipasi dalam penyaluran bantuan, karena organisasi internasional bertanggung jawab atas hal itu.

Laporan itu juga menyebutkan tantangan tambahan, termasuk bahwa kendali militer di Koridor Philadelphia menimbulkan masalah hukum internasional, karena kendali atas jalan tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab Gaza, yang merupakan hal yang signifikan.

Gencatan senjata

Baca juga : Instruksi Baru Hamas bagi Penjaga Sandera Israel di Gaza

Tentara Israel memperkirakan bahwa pemerintahan militer di Gaza akan menghabiskan biaya sekitar 40 miliar shekel atau sekitar US$10,7 miliar setiap tahunnya. "Kami akan mematuhi setiap keputusan yang dibuat oleh pimpinan politik," kata tentara Israel.

Netanyahu sebelumnya telah menyatakan pada beberapa kesempatan bahwa ia menentang kembalinya Otoritas Palestina untuk memerintah Gaza atau berlanjutnya kehadiran Hamas. Ia juga berpendapat bahwa mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia sangat penting bagi keamanan Israel.

Posisi garis keras Netanyahu terkait koridor tersebut dipandang oleh para pemimpin oposisi dan keluarga sandera Israel di Gaza sebagai penghambat upaya mencapai gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas.

Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir telah berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Namun, upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas guna menghentikan agresi. 

Agresi Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah menewaskan hampir 40.900 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 94.300 lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat. Blokade yang terus berlanjut di daerah kantong itu telah mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, sehingga sebagian besar wilayah hancur. Israel menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza di Mahkamah Internasional. (I-2)