Pertemuan Puncak di Swiss Gagal Capai Kesepakatan Bersama Terkait Perang di Ukraina

PERTEMUAN puncak selama dua hari di Swiss, yang didedikasikan untuk mencari jalan untuk mengakhiri perang di Ukraina, berakhir dengan kekuatan-kekuatan utama menolak sebuah pernyataan bersama yang disetujui lebih dari 80 negara dan organisasi internasional lainnya.

India, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab, yang semuanya memiliki hubungan perdagangan penting dengan Rusia sebagai anggota kelompok ekonomi BRICS, menghadiri pertemuan akhir pekan tersebut tetapi tidak setuju untuk menandatangani pernyataan bersama tersebut.

Dokumen tersebut menegaskan kembali komitmen para penandatangan untuk "menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial semua negara, termasuk Ukraina, dalam batas-batas yang diakui secara internasional."

Baca juga : Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Panggil Pemimpin Dunia untuk Konferensi Perdamaian Usai Serangan di Kharkiv

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers bersama para pemimpin Uni Eropa, Ghana, Kanada, Chili, dan Swiss bahwa "penting bahwa semua peserta pertemuan puncak ini mendukung integritas teritorial Ukraina karena tidak akan ada perdamaian yang langgeng tanpa integritas teritorial."

Lebih dari 100 negara dan organisasi berkumpul di sebuah resor tepi danau yang indah dekat Lucerne untuk menggalang dukungan bagi rencana perdamaian 10 poin yang pertama kali diuraikan Zelensky pada akhir 2022.

Formula tersebut mencakup tuntutan untuk penghentian permusuhan, pemulihan integritas teritorial Ukraina, penarikan pasukan Rusia dari tanah Ukraina, dan pemulihan batas-batas Ukraina sebelum perang dengan Rusia – syarat-syarat yang tidak mungkin disetujui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Baca juga : Putin Berikan Syarat Perundingan Perdamaian dengan Ukraina

Di antara para pejabat tinggi yang hadir adalah para pemimpin Argentina, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Polandia, Swedia, dan Inggris.

Wakil Presiden AS Kamala Harris juga hadir dan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengumumkan paket bantuan senilai US$1,5 miliar yang akan digunakan untuk pengeluaran kemanusiaan dan membantu Kyiv membangun kembali infrastruktur yang rusak.

"Keberadaan tingkat tinggi ini menunjukkan satu hal. Dunia sangat peduli dengan perang yang diprovokasi oleh agresi Rusia," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Baca juga : Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss Bahas Isu Perdamaian

Meskipun ada dukungan kuat di antara negara-negara demokrasi Barat, ada pertanyaan sebelum acara ini tentang seberapa banyak yang dapat dicapai mengingat bahwa baik Rusia maupun Tiongkok, yang semakin dekat hubungan perdagangannya dengan Moskow telah membantu Kremlin bertahan dari sanksi Barat, tidak hadir.

Pernyataan bersama yang diterbitkan pada Minggu mengatakan para penandatangan telah mencapai beberapa kesepakatan lainnya. Di antaranya adalah prinsip bahwa Ukraina harus diizinkan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri – termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia yang diduduki Rusia – dan bahwa Kremlin harus menahan diri dari penggunaan dan ancaman penggunaan senjata nuklir. Para pihak juga mengatakan semua anak dan warga sipil yang dipindahkan secara tidak sah harus dikembalikan ke Ukraina.

Pada Jumat, sehari sebelum pertemuan puncak dimulai, Presiden Rusia Vladimir Putin mengulangi rencana perdamaian Kremlin, yang menyerukan agar pasukan Ukraina menarik diri dari empat wilayah selatan dan timur Ukraina yang diklaim Moskow akan dianeksasi dengan melanggar hukum internasional dan menuntut agar Kyiv meninggalkan upaya untuk bergabung dengan NATO.

Baca juga : Usai Kuasai Kherson, Ukraina Siap Berdialog dengan Rusia

Sementara pasukan Rusia telah membuat kemajuan sederhana di dua wilayah – Donetsk dan Luhansk – dalam beberapa bulan terakhir, mereka masih jauh dari menguasai keempat wilayah tersebut, termasuk Kherson dan Zaporizhzhia.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, yang melakukan perjalanan dengan Harris ke Swiss, mengatakan kepada wartawan di pertemuan puncak bahwa kerangka kerja Putin "bertentangan dengan moral dasar."

"Dia (Putin) mengatakan, tidak hanya Ukraina harus melepaskan wilayah yang saat ini diduduki Rusia, tetapi Ukraina harus meninggalkan wilayah kedaulatan Ukraina tambahan sebelum Rusia akan bernegosiasi. Dan Ukraina harus melucuti senjata sehingga rentan terhadap agresi Rusia di masa depan. Tidak ada negara yang bertanggung jawab yang bisa mengatakan bahwa itu adalah dasar yang masuk akal untuk perdamaian," kata Sullivan. (CNN/Z-3)