Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Menyerahkan Paspor dalam Penyelidikan Upaya Kudeta

MANTAN Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, menyerahkan paspornya dalam serangkaian razia polisi yang menargetkan dirinya dan lingkaran dalamnya, terkait dugaan orkestrasi invasi gedung pemerintah tahun lalu.

Polisi federal mengatakan mereka sedang melakukan 33 operasi pencarian dan penyitaan serta mengeksekusi empat surat perintah penangkapan dalam penyelidikan terhadap "organisasi kriminal yang terlibat dalam upaya kudeta". Penyelidikan itu merujuk pada pendukung Bolsonaro yang menyerbu istana presiden, Kongres, dan Mahkamah Agung pada 8 Januari 2023.

Razia tersebut diotorisasi Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes, yang juga memerintahkan agar beberapa tersangka dihentikan dari tugas publik dan menyerahkan paspor mereka dalam waktu 24 jam.

Baca juga : Putra Mantan Presiden Brasil Carlos Bolsonaro Diselidiki Polisi Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal

Termasuk di antaranya Bolsonaro, yang paspornya diserahkan kepada otoritas, seperti yang dikonfirmasi oleh pengacara dan penasihatnya, Fabio Wajngarten.

Bolsonaro menyebut dirinya sebagai korban "penindasan tanpa henti" dalam komentarnya kepada wartawan surat kabar Folha de Sao Paulo. Mantan presiden, yang berada di Amerika Serikat saat kerusuhan terjadi, telah berulang kali membantah bertanggung jawab.

Empat jenderal angkatan darat juga menjadi target dalam razia ini, termasuk mantan menteri pertahanan dan calon wakil presiden Bolsonaro, Walter Braga Netto, dan salah satu penasihat terdekat mantan presiden, Augusto Heleno.

Baca juga : Presiden Brasil Tuding Bolsonaro Ikut Persiapkan Kudeta

Kepala Partai Liberal Bolsonaro (PL), Valdemar Costa Neto, juga menjadi sasaran.

Tiga orang telah ditangkap dalam operasi ini, menurut laporan media Brasil: dua perwira angkatan darat dan seorang mantan penasihat urusan internasional untuk Bolsonaro, Filipe Martins.

Rencana Menggulingkan Demokrasi

Kerusuhan itu terjadi seminggu setelah pelantikan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menyusul kemenangan tipis dalam pemilihan Oktober 2022 atas Bolsonaro, yang menjabat sebagai presiden dari 2019-2022.

Baca juga : Tiga Ratus Pendukung Bolsonaro Ditangkap

Puluhan ribu pendukung Bolsonaro menyerbu gedung pemerintah, merusak fasilitas, dan menuntut militer menggulingkan Lula yang berhaluan kiri, dengan tuduhan, tanpa bukti, bahwa pemilihan tersebut dicuri.

Kejadian tersebut dibandingkan dengan serangan ke Capitol AS di Washington hampir dua tahun sebelumnya oleh pendukung Donald Trump, panutan politik Bolsonaro.

Moraes mengatakan dalam putusannya bahwa para tersangka "melakukan rencana untuk menggulingkan hukum demokratis, dengan tujuan mencegah pemasangan pemerintahan yang sah dan mempertahankan Jair Bolsonaro sebagai presiden saat itu."

Baca juga : Lula Menegaskan Tidak Ampuni Penyerang 8 Januari 

Penyelidik mengatakan para pengorganisir merancang rencana untuk memanggil pemilihan baru dan menangkap Moraes. Hakim mahkamah agung sering menjadi target kritik Bolsonaro.

Lula mendesak untuk penyelidikan penuh guna mengungkap siapa yang mengorganisir dan membiayai serangan pada 8 Januari.

"Saya pikir itu tidak mungkin terjadi tanpa" Bolsonaro, kata Lula dalam wawancara dengan Radio Itatiaia Brasil.

Baca juga : Masih Terpecah, Brasil Memperingati Hari Jadi Kerusuhan 8 Januari

"Ia tidak siap melepaskan kekuasaan, sampai-sampai menolak menyerahkan kepada saya lambang kepresidenan dan lari ke Amerika Serikat sambil menangis."

Momen Putus

Lebih dari 2.000 orang telah ditangkap terkait kerusuhan di Brasilia. Sebanyak 30 orang telah dihukum sejauh ini atas tuduhan percobaan kudeta, dengan hukuman penjara hingga 17 tahun.

"Razia pada Kamis menunjukkan penyelidikan 8 Januari ini mencapai saat putus," kata analis politik Andre Cesar.

Baca juga : Kongres Brasil Desak Bolsonaro Diselidiki Atas Dugaan Picu Kerusuhan

Dokumen yang disajikan penyelidik "mungkin membuktikan ada gerakan pro-kudeta," dan "akan sulit bagi pengacara pembela untuk menjelaskan" tindakan Bolsonaro dan penasihatnya, ujar Andre Cesar kepada AFP.

Bolsonaro menghadapi sejumlah penyelidikan atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan jabatan selama masa pemerintahannya.

Pada Juni, pengadilan pemilihan, yang dipimpin Moraes, melarangnya mencalonkan diri dalam jabatan publik selama delapan tahun karena tuduhan penipuan yang tidak terbukti terkait sistem pemungutan suara Brasil.

Baca juga : Pengadilan Brasil Menghukum Terdakwa Pertama dalam Kerusuhan Pro-Bolsonaro

Pada Kamis, pengadilan memberikan pukulan baru bagi Bolsonaro dengan memberinya denda sebesar 15.000 reais (US$3.000) karena "menyebarkan disinformasi" selama kampanye presiden yang mengaitkan Lula dengan salah satu geng narkoba terkuat Brasil, First Capital Command (PCC).

Lingkaran dalam Bolsonaro, termasuk beberapa anaknya, juga terjerat dalam penyelidikan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap lawan-lawannya yang dirasakan dan tokoh lain selama kepemimpinannya. (AFP/Z-3)

Baca juga : Sidang Terbuka Brasil Terkait Kerusuhan Pro-Bolsonaro