Biden Bersiap Menyambut Sekutu Asia dan Bertemu dengan Xi di San Francisco

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menyambut sekutu-sekutu dari sepanjang Lingkar Pasifik di San Francisco, di mana ia juga akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemimpin AS untuk menghadapi pengaruh Beijing yang semakin meningkat.

Biden dijadwalkan tiba pada hari Selasa untuk memimpin k (APEC) yang terdiri dari 21 anggota, menjadikannya acara diplomasi terbesar sejak tahun 1945 di San Francisco. Kota ini berlomba untuk mempercantik diri dan mempertahankan fokusnya pada peran global dalam teknologi daripada masalah pengembaraan yang meluas.

Diperkirakan Biden akan menjelaskan kemajuan dalam perjanjian perdagangan baru yang dipimpin AS untuk Asia. Meskipun kurang ambisius daripada usaha sebelumnya, perjanjian ini sudah menarik perlawanan dari beberapa pihak di Partai Demokrat.

Baca juga: Presiden Jokowi Desak Biden Bantu Akhiri Kekejaman di Gaza

AS mencetuskan APEC tiga dekade lalu dengan harapan menyatukan Lingkar Pasifik melalui perdagangan. Namun, pandangan positif terhadap Tiongkok berubah, dan administrasi Biden beberapa bulan terakhir telah meningkatkan sanksi terhadap Beijing yang dianggap sebagai pesaing utama global bagi dominasi AS.

Pertemuan Biden-Xi pada hari Rabu, pertemuan pertama mereka sejak setahun yang lalu di KTT G20 di Bali, diharapkan membahas berbagai perselisihan, termasuk Taiwan. Pemilihan umum di Taiwan dalam dua bulan ke depan dapat memicu ketegangan baru dengan Beijing, yang mengklaim kedaulatan atas demokrasi yang berdaulat dan tidak menutup kemungkinan merebutnya dengan kekuatan.

Baca juga: Joe Biden Serukan Perlindungan Rumah Sakit di Gaza

Bagi pemimpin lain di San Francisco, APEC berisiko terasa seperti "pertunjukan sampingan" dari pertemuan Biden-Xi. Namun, mereka mungkin juga merasa lega bahwa pertemuan tersebut berlangsung, kata Jude Blanchette, spesialis China di Center for Strategic and International Studies.

Berbeda dengan pendekatan untuk menghindari konflik dengan Tiongkok, AS telah menghindari Rusia, yang juga anggota APEC, karena invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Rusia akan diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Alexei Overchuk, yang tidak berada di bawah sanksi AS.

Biden, dengan menekankan perbedaan dengan pendahulunya yang isolasionis, Donald Trump, telah fokus untuk menyoroti kekuatan aliansi AS. Sekutu-sekutu AS yang menghadiri APEC akan mencakup Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Sebelum terbang ke San Francisco, Biden bertemu Presiden Indonesia Joko Widodo, karena AS berusaha bersaing dengan Tiongkok untuk cadangan nikel kepulauan yang besar, yang sangat penting untuk mobil listrik.

APEC, yang menggunakan istilah "ekonomi" anggota daripada "negara," tidak lazim karena mencakup baik China maupun Taiwan. Taiwan akan diwakili oleh seorang pengusaha, Morris Chang, figur historis di industri semikonduktor Taiwan.

Meskipun perjanjian perdagangan bebas pernah dianggap sebagai elemen utama diplomasi AS, hal ini telah berubah di Washington. Trump, ketika menjabat, menarik diri dari Kesepakatan Trans-Pasifik yang diusulkan kepada sekutu-sekutu Asia oleh pendahulunya Barack Obama sebagai cara untuk menegakkan kepemimpinan AS.

Biden malah menciptakan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), yang bertujuan untuk menyederhanakan standar bisnis tetapi, berbeda dengan perjanjian perdagangan tradisional, tidak membuka akses pasar. Biden diperkirakan akan merinci kemajuan dalam IPEF yang akan menyatukan tiga dari lima ekonomi terbesar di dunia - Amerika Serikat, Jepang, dan India - serta Australia, Korea Selatan, dan sebagian besar Asia Tenggara, tetapi bukan China.

Senator Sherrod Brown, anggota Partai Demokrat Biden yang akan menghadapi pemilihan umum tahun depan di Ohio, pada malam sebelum KTT ini menyerukan penghapusan total perdagangan dari IPEF, amid kekhawatiran bahwa Trump akan kembali memanfaatkan isu ini. "Setiap perjanjian perdagangan yang tidak mencakup standar tenaga kerja yang dapat ditegakkan adalah tidak dapat diterima," kata Brown. (AFP/Z-3)