Rencana Darurat Partai Republik untuk Hindari Penutupan Pemerintah AS

PARTAI Republik mengungkapkan rencana sementara yang tidak konvensional untuk mendanai pemerintah Amerika Serikat (AS), dengan sedikit ruang untuk meloloskannya melalui Kongres yang sangat terbagi hanya beberapa hari menjelang potensi penutupan.

Mike Johnson, Ketua baru DPR, menyebutkan langkah dua bagian ini sebagai "suatu rancangan undang-undang yang diperlukan untuk menempatkan anggota Partai Republik di DPR pada posisi terbaik untuk memperjuangkan kemenangan konservatif."

Media AS melaporkan langkah tidak lazim ini akan melibatkan beberapa undang-undang yang diperlukan untuk menjaga pemerintah tetap berjalan, yang akan disahkan melalui undang-undang sementara hingga 19 Januari, sementara sisanya akan digulirkan hingga 2 Februari.

Baca juga: Penumpukan Pasukan AS di Israel Perkeruh Konflik

Ini bertujuan untuk memberi waktu kepada Kongres untuk melewati undang-undang pengeluaran individu, dan tidak memberikan pendanaan untuk Israel, Ukraina, dan keamanan perbatasan, menurut laporan tersebut.

Namun, dengan beberapa anggota Partai Republik yang sudah mengeluh bahwa rencana tersebut tidak melakukan pemotongan pengeluaran yang mereka cari, tidak jelas apakah partai tersebut, yang hanya memiliki mayoritas tipis di DPR, akan dapat meloloskannya, apalagi di Senat yang dikontrol oleh Demokrat.

Baca juga: OKI dan Indonesia Harus Desak AS Hentikan Kebiadaban Israel

"RUU ini akan menghentikan tradisi omnibus yang absurd selama musim liburan dengan RUU pengeluaran yang besar, diintroduksi tepat sebelum liburan Natal," tulis Johnson di X, sebelumnya Twitter, tanpa memberikan detail.

"Memisahkan CR dari debat pendanaan tambahan menempatkan konferensi kami pada posisi terbaik untuk memperjuangkan tanggung jawab fiskal, pengawasan bantuan Ukraina, dan perubahan kebijakan yang bermakna di perbatasan Selatan kita," lanjutnya.

Republikan lainnya, Chip Roy dari Texas, termasuk yang cepat menyuarakan ketidaksetujuan dari sayap kanan partai, menulis di X bahwa penolakannya terhadap rencana tersebut "tidak dapat dijelaskan secara berlebihan" dan mengeluh bahwa rencana tersebut tidak cukup melakukan pemotongan pengeluaran.

Gedung Putih mengkritik proposal tersebut sebagai "resept untuk kekacauan lebih lanjut dari Republikan dan lebih banyak penutupan."

"Anggota DPR Republik membuang-buang waktu berharga dengan proposal yang tidak serius ini yang telah dikritik oleh anggota dari kedua partai," kata Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre dalam pernyataannya.

Pendanaan pemerintah federal akan habis tengah malam Jumat ke Sabtu berikutnya.

Tanpa kesepakatan hingga 17 November, ekonomi terbesar di dunia ini akan segera mengalami perlambatan: 1,5 juta pegawai pemerintah akan tidak dibayar, sebagian besar fasilitas federal termasuk taman nasional akan ditutup, dan sektor-sektor seperti perjalanan udara bisa terpaksa melambat.

Washington sekarang sudah terbiasa dengan pertempuran last-minute ini atas pendanaan, dan seringkali menemukan kompromi tepat sebelum batas waktu atau segera setelahnya.

Namun, Johnson - seorang legislator yang kurang dikenal dari Louisiana dengan pengalaman kepemimpinan terbatas - menghadapi tugas jongkok yang delikat, seimbangkan tuntutan kelompok kecil namun berpengaruh dari Republik yang keras kepala yang menginginkan keterbatasan fiskal yang ketat, dengan Demokrat yang menguasai Senat dan Gedung Putih.

Terakhir kali Kongres menghadapi batas waktu pendanaan, pada akhir September, terjadi kekacauan, dengan pemecatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pendahulu Johnson, Kevin McCarthy, oleh partainya sendiri. (AFP/Z-3)