KTT ASEAN Hasilkan Sejumlah Kerja Sama dengan Tiongkok, Korsel, dan Jepang

MENTERI Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN dengan sejumlah negara telah menghasilkan sejumlah kerja sama, dimulai pertemuan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang.

"Dalam KTT ASEAN – RRT, pesan yang disampaikan oleh para pemimpin selama pertemuan antara lain bahwa kerja sama antara ASEAN-RRT sejauh ini sangat kuat. Dan beliau-beliau melihat bahwa potensi yang ada masih sangat besar,” kata Retno Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (5/9).

Hampir semua pemimpin menyampaikan diperlukan adanya trust. Retno menambahkan bahwa pentingnya menjaga trust dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai modal terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Para Pemimpin juga sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui upgrade ASEAN-Tiongkok FTA (ACFTA) 3.0. Kenapa 3.0, karena mencakup kerja samar baru misalnya di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, dan rantai pasok,” sebutnya.

Baca juga: Pemprov DKI Gandeng Ho Chi Minh City untuk Kerja Sama bidang Transportasi dan Wisata

Para pemimpin juga menyambut baik guidelines percepatan negosiasi COC di Laut Tiongkok Selatan. KTT ASEAN-RRT menghasilkan beberapa kesepakatan kerja sama di berbagai sektor yang tertuang dalam enam dokumen.

Sementara itu, pertemuan dengan Korea Selatan membahas kerja sama terutama di sektor emerging economy, seperti fintech, digital economy dan start-up ecosystem.

"RoK mengumumkan kontribusi USD30 juta untuk peningkatan kapasitas di bidang artificial intelligence. dan USD16 juta untuk implementasi AOIP,” ujarnya.

Baca juga: ASEAN Buru Peluang Bisnis di AIPF Startup Connect

Dalam pertemuan itu, juga dibahas pentingnya melakukan upgrade ASEANRoK FTA. Para pemimpin juga mengangkat isu yang terkait dengan Semenanjung Korea, terutama peluncuran rudal dan program nuklir yang bertentangan hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan.

Sedangkan pertemuan dengan Jepang, lanjut Retno pemimpin menyampaikan pentingnya menjaga situasi kondusif di kawasan, khususnya di Semenanjung Korea dan juga Laut Tiongkok Selatan. Kemudian mendorong kerja sama pembangunan infrastruktur hijau, konektivitas, transisi energi, dan ekonomi digital.

"Jepang juga menyampaikan komitmen pendanaan sebesar USD100 juta untuk dukung implementasi AOIP melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 3.0. Jepang juga meluncurkan Comprehensive Connectivity Initiative pada saat bicara di ASEAN Indo-Pacific Forum,” paparnya.

Dia menambahkan para pemimpin juga sepakat untuk melakukan KTT peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN – Jepang yang akan diselenggarakan pada Desember tahun ini di Tokyo.

Banyak Capaian

Sebelumnya, pemimpin ASEAN mengapresiasi keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 saat mengikuti Sesi Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN. Mereka menilai bahwa keketuaan Indonesia menghasilkan banyak capaian meski dalam situasi yang sulit.

“Semua leaders mengapresiasi keketuaan Indonesia. Banyak capaian meski di dalam situasi yang sulit. Tadi saya sampaikan komitmen beliau-beliau para pemimpin mengenai masalah persatuan, sentralitas, upaya untuk menjaga perdamaian, stabilitas diperkokoh kembali dan saya melihat komitmen itu menjadi makin kokoh pada saat pertemuan tadi,” ujar Retno.

Dalam sesi pleno tersebut, para pemimpin juga menekankan pentingnya kerja sama untuk ketahanan pangan, energi, kesehatan, keuangan, dukungan terhadap implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dan dukungan untuk memajukan ekonomi digital melalui negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital atau Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Di samping itu, Menlu juga menjelaskan bahwa pertemuan pleno tersebut telah menghasilkan 11 dokumen yang diadopsi para pemimpin ASEAN. Pertama, ASEAN Concord IV untuk penyusunan Visi 2045. Kedua, untuk “ASEAN Matters”, para pemimpin mengadopsi deklarasi mengenai ASEAN Human Right Dialogue.

“Ini adalah satu hal yang baru yang juga merupakan capaian Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk memajukan promosi dan proteksi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita ingin agar dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler dan ini diadopsi oleh para leaders,” tegas Menlu Retno.

Selain itu, diadopsi juga dokumen mengenai pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan untuk ketahanan masyarakat ASEAN, perawatan dan pendidikan anak usia dini, kesetaraan gender dan pembangunan keluarga, ketahanan berkelanjutan, serta perubahan iklim.

Selanjutnya, diadopsi juga dokumen mengenai Deklarasi Epicentrum of Growth, ketahanan pangan dan nutrisi dalam merespons krisis, Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital, dan kerangka ekonomi biru ASEAN.

“Blue economy framework ini juga merupakan hal yang baru. Jadi ada pengakuan bahwa blue economy merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan,” imbuh Menlu.

Dalam bidang kemaritiman, Indonesia juga mengembangkan agenda maritim antara lain disepakatinya ASEAN Maritime Outlook dan menjadikan ASEAN Maritime Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum sebagai pertemuan tahunan.

“Disepakati juga guidelines untuk mempercepat negosiasi CoC (code of conduct) di Laut Tiongkok Selatan,” pungkasnya.

(Z-9)