PBB Restui Pelepasan Limbah Nuklir Jepang ke Samudera Pasifik

PEMERINTAH Jepang berencana melepaskan limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, radioaktif ke Samudera Pasifik, bulan depan. Rencana itu telah direstui Badan Energi Atom PBB (IAEA) setelah ditinjau dua tahun.

Surat kabar Nikkei melaporkan pada Rabu (5/6), bahwa pejabat Jepang akan segera menjelaskan rencana tersebut kepada masyarakat setempat dan negara-negara sekitar lokasi pembuangan limbah.

Pasalnya, terdapat kekhawatiran tentang dampak pelepasan air yang mengandung radioaktif tersebut.

Baca juga : Indonesia Harus Minta Penjelasan Ilmiah dari Jepang Sebelum Tentukan Sikap soal PLTN

Diketahui, jumlah limbah yang akan dibuang mencapai 1.000 tangki raksasa di sekitar lokasi PLTN Fukushima. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan hasil peninjauan keamanan selama dua tahun terakhir menyimpulkan bahwa rencana Jepang tersebut konsisten dengan standar keamanan internasional.

"Air limbah PLTN Fukushima yang terkontrol dan bertahap ke laut akan memiliki dampak radiologis yang dapat diabaikan manusia dan lingkungan," ungkapnya.

Baca juga : Nelayan Korsel Desak Jepang Tak Buang Limbah Air Nuklir ke Laut

Grossi diperkirakan akan memantau langsung situs PLTN Fukushima bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Lebih dari 1,3 juta ton air atau setara volume 500 kolam renang standar olimpiade telah dibangun di pabrik tersebut.

Tetapi tsunami Maret 2011 menghancurkan PLTN tersebut yang memicu bencana nuklir terburuk di dunia sejak Chornobyl. Sebagian besar air berasal dari pendinginan tiga reaktor yang rusak dan sistem pemompaan dan filtrasi ekstensif yang dikenal sebagai sistem pemrosesan cairan canggih (ALPS) mengekstraksi air yang terkontaminasi radioaktif.

Rencana pelepasan air itu pertama kali diumumkan pada April 2021 dan menghadapi perlawanan sengit dari negara-negara tetangga Jepang dan negara kepulauan Pasifik. Ternasuk komunitas nelayan dan pertanian di dalam dan sekitar Fukushima, yang mengkhawatirkan gangguan terhadap mata pencaharian mereka.

Sebagian besar kekhawatiran bertumpu pada keberadaan tritium dan isotop radioaktif hidrogen yang sulit dihilangkan dari air. IAEA mengatakan bahwa sebelum pembuangan, Jepang akan mengencerkan air untuk membawa tingkat tritium ke bawah standar peraturan dan IAEA.

Pihaknya akan menempatkan pengawas di lokasi pembuangan limbah tersebut terus-menerus dan menyediakan pemantauan secara daring di laman IAEA. Prosesnya diperkirakan akan memakan waktu beberapa dekade.

Grossi dijadwalkan melakukan perjalanan ke Korea Selatan setelah dia meninggalkan Jepang serta ke Selandia Baru dan Kepulauan Cook. Beijing telah menjadi salah satu pengkritik paling gencar terhadap rencana pembuangan limbah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan setelah laporan IAEA, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam rencana tersebut. "Kami sekali lagi mendesak pihak Jepang untuk menghentikan rencana pelepasan limbah nuklir itu ke laut, dan dengan sungguh-sungguh membuang air yang terkontaminasi nuklir dengan cara yang berbasis ilmu pengetahuan, aman dan transparan," kata pernyataan itu.

“Jika Jepang bersikeras untuk melanjutkan rencana tersebut, itu harus menanggung semua konsekuensi yang timbul darinya,” katanya.

Sementara Korea Selatan menghormati laporan IAEA namun tetap fokus pada kesehatan dan keselamatan atas dampaknya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah melarang semua impor makanan laut dari delapan prefektur Jepang di dekat Fukushima sejak 2013.

Seoul juga akan melakukan inspeksi bahan makanan selama 100 hari ke depan untuk memastikan importir, distributor, dan pengecer mengikuti standar anti radioaktif. (Aljazeera/Z-4)