RAJA Belanda Willem-Alexander menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas nama kerajaan kepada korban perbudakan. Ia mengakui bahwa tindakan yang dilakukan Belanda selama 250 tahun melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
"Tidak seorang pun hari ini memikul tanggung jawab atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap kehidupan pria, wanita, dan anak-anak," katanya dalam pidato Natal pada Minggu (25/12).
Menurut dia, permintaan maaf merupakan awal dari perjalanan panjang Belanda dalam mengakui kesalahan sejarah. Tapi dengan jujur terhadap kesalahan dan kejahatan terhadap kemanusiaan bisa membuat Belanda lebih baik.
"Kita meletakkan dasar untuk masa depan bersama, masa depan di mana kita berdiri melawan semua bentuk modern dari diskriminasi, eksploitasi dan ketidakadilan,” tegasnya.
Ia mengatakan Belanda siap menyantuni dan menghadapi gugatan korban perbudakan. "Permintaan maaf yang ditawarkan oleh pemerintah adalah awal dari perjalanan panjang," imbuh Willem-Alexander.
Perdana Menteri Mark Rutte pada Senin (19/12) secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negara Belanda dalam perbudakan di bekas koloninya, menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Baca juga: Raja Charles III Puji Rakyat Inggris yang Sabar Hadapi Resesi
Belanda mendanai Zaman Keemasan kerajaan dan budayanya pada abad ke-16 dan ke-17 dengan mengirimkan sekitar 600ribu orang Afrika sebagai bagian dari perdagangan budak, sebagian besar ke Amerika Selatan dan Karibia.
Pemerintah Belanda mengatakan, beberapa acara peringatan besar akan diadakan mulai tahun depan dan telah mengumumkan dana 200 juta Euro atau sekitar Rp3,3 triliun untuk prakarsa sosial.
Namun langkah Rutte bertentangan dengan keinginan beberapa organisasi korban perbudakan yang menginginkan permintaan maaf disampaikan pada 1 Juli 2023. Tanggal itu bertepatan dengan perayaan hari pembebasan perbudakan.
Keturunan perbudakan Belanda kemudian akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut Keti Koti atau memutus rantai di Suriname.
Pemimpin pulau Karibia Sint Maarten dan Suriname di Amerika Selatan menyayangkan kurangnya dialog dari Belanda terkait permintaan maaf tersebut.
Beberapa bekas jajahan Belanda menuntut ganti rugi atas perbudakan dan mengkritik pemerintah karena tidak memberikan tindakan nyata. (AFP/OL-16)
