Krisis Memburuk, Sri Lanka Berlakukan Pemadaman Listrik Selama 10 Jam

SRI Lanka, pada Rabu, mulai memberlakukan rekor pemadaman listrik harian selama 10 jam secara nasional karena kehabisan listrik tenaga air, selain dari kekurangan bahan bakar yang parah.

Negara di Asia Selatan yang berpenduduk 22 juta orang itu berada dalam krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada tahun 1948, karena kekurangan mata uang asing yang parah untuk membayar impor.

Baca juga: Sekjen PBB dan Menlu AS Kutuk Serangan Teroris di Israel

Monopoli listrik negara mengatakan pihaknya memberlakukan pemadaman listrik selama 10 jam, naik dari pemadaman selama tujuh jam sejak awal bulan, karena tidak ada minyak untuk menyalakan generator termal.

Lebih dari 40% listrik Sri Lanka dihasilkan dari air, tetapi sebagian besar waduk hampir habis karena tidak ada hujan, menurut para pejabat.

Sebagian besar produksi listrik berasal dari batu bara dan minyak. Keduanya diimpor, tetapi pasokannya terbatas karena negara tersebut tidak memiliki cukup devisa untuk membayar pasokan.

Sementara itu, perusahaan bahan bakar utama, Ceylon Petroleum Corporation (CPC) milik negara, mengatakan tidak akan ada diesel di negara itu setidaknya selama dua hari.

CPC mengatakan kepada pengendara yang menunggu dalam antrian panjang di SPBU untuk pergi dan kembali hanya setelah solar yang diimpor dibongkar dan didistribusikan.

Harga bahan bakar juga sering dinaikkan, dengan bensin naik 92% dan solar 76% sejak awal tahun.

Pemerintah, kata para pejabat, membutuhkan waktu 12 hari untuk mencari $44 juta untuk membayar pengiriman terbaru LPG dan minyak tanah.

Pemerintah Sri Lanka memberlakukan larangan impor yang luas pada Maret 2020 untuk menghemat mata uang asing yang dibutuhkan untuk membayar utang luar negerinya yang senilai $51 miliar.

Tapi itu telah menyebabkan kelangkaan barang-barang penting yang meluas dan kenaikan harga yang tajam.

Banyak rumah sakit telah menghentikan operasi rutin, dan supermarket terpaksa menjatah makanan pokok, termasuk beras, gula dan susu bubuk.

Pemerintah mengatakan sedang mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) sambil meminta lebih banyak pinjaman dari India dan Tiongkok.

Krisis tersebut diperparah oleh pandemi covid-19, yang melumpuhkan pariwisata dan pengiriman uang. Banyak ekonom juga menyalahkan pemerintah yang salah urus, termasuk pemotongan pajak dan defisit anggaran selama bertahun-tahun. (AFP/Nur?OL-6)