WARGA menggelar aksi protes hingga malam hari di Sudan, Senin (25/10), untuk mengecam kudeta militer, dengan kekacauan melanda ibu kota Khartoum setelah tentara menembaki para demonstran dan dilaporkan menewaskan tiga orang.
Jenderal tertinggi Sudan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan pemerintah - salah satu dari beberapa pengambilalihan serupa di Afrika tahun ini - memicu kecaman cepat dari AS, yang menangguhkan bantuan dan mendesak agar pemerintah sipil dipulihkan.
PBB pun menuntut pembebasan segera perdana menteri dan para diplomat di New York mengatakan kepada AFP bahwa Dewan Keamanan diperkirakan akan bertemu untuk membahas krisis tersebut pada Selasa.
Baca juga: Jenderal Sudan Lakukan Kudeta
Pengumuman Jenderal Abdel Fattah al-Burhan datang setelah angkatan bersenjata menahan para pemimpin sipil yang telah menuju transisi ke pemerintahan sipil penuh setelah penggulingan otokrat Omar al-Bashir pada April 2019.
"Untuk memperbaiki arah revolusi, kami telah memutuskan untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional... membubarkan dewan kedaulatan transisi, dan membubarkan kabinet," kata Burhan.
Bentrokan meletus di ibu kota Khartoum setelah pidatonya, dengan Kementerian Informasi mengatakan bahwa tentara telah menembakkan peluru tajam ke pengunjuk rasa yang menolak kudeta militer di luar markas tentara.
Tiga pengunjuk rasa tewas dan sekitar 80 orang terluka ketika tentara melepaskan tembakan, menurut Komite Pusat Dokter Sudan.
"Aturan sipil adalah pilihan rakyat," teriak para demonstran, yang mengibarkan bendera dan menggunakan ban untuk membuat barikade yang terbakar.
Kekerasan di luar markas tentara terjadi setelah tentara menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, menteri di pemerintahannya dan anggota sipil dari dewan yang berkuasa, menurut Kementerian Informas.
Dikatakan kementerian, layanan internet terputus di seluruh negeri dan jalan-jalan ke Khartoum ditutup, sebelum tentara menyerbu markas besar lembaga penyiaran negara di Kota Omdurman.
Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa penahanan para pemimpin sipil itu melanggar hukum dan mengutuk kudeta militer yang sedang berlangsung.
Uni Eropa, Uni Afrika dan Liga Arab juga menyatakan keprihatinan, sementara Amerika Serikat, yang telah menjadi pendukung utama transisi Sudan, mengatakan telah menangguhkan bantuan sebesar $700 juta.
"Pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus segera dipulihkan," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, seraya menambahkan bahwa AS belum dapat menghubungi perdana menteri yang ditahan. (AFP/OL-1)
