Selasa 26 Oktober 2021, 06:18 WIB

Usai Kudeta, Warga Sudan Lakukan Aksi Protes Hingga Malam

Nur Aivanni | Internasional
Usai Kudeta, Warga Sudan Lakukan Aksi Protes Hingga Malam

AFP/STR
Aksi unjuk rasa memprotes kudeta militer di Sudan.

 

WARGA menggelar aksi protes hingga malam hari di Sudan, Senin (25/10), untuk mengecam kudeta militer, dengan kekacauan melanda ibu kota Khartoum setelah tentara menembaki para demonstran dan dilaporkan menewaskan tiga orang.

Jenderal tertinggi Sudan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan pemerintah - salah satu dari beberapa pengambilalihan serupa di Afrika tahun ini - memicu kecaman cepat dari AS, yang menangguhkan bantuan dan mendesak agar pemerintah sipil dipulihkan.

PBB pun menuntut pembebasan segera perdana menteri dan para diplomat di New York mengatakan kepada AFP bahwa Dewan Keamanan diperkirakan akan bertemu untuk membahas krisis tersebut pada Selasa.

Baca juga: Jenderal Sudan Lakukan Kudeta

Pengumuman Jenderal Abdel Fattah al-Burhan datang setelah angkatan bersenjata menahan para pemimpin sipil yang telah menuju transisi ke pemerintahan sipil penuh setelah penggulingan otokrat Omar al-Bashir pada April 2019.

"Untuk memperbaiki arah revolusi, kami telah memutuskan untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional... membubarkan dewan kedaulatan transisi, dan membubarkan kabinet," kata Burhan.

Bentrokan meletus di ibu kota Khartoum setelah pidatonya, dengan Kementerian Informasi mengatakan bahwa tentara telah menembakkan peluru tajam ke pengunjuk rasa yang menolak kudeta militer di luar markas tentara.

Tiga pengunjuk rasa tewas dan sekitar 80 orang terluka ketika tentara melepaskan tembakan, menurut Komite Pusat Dokter Sudan.

"Aturan sipil adalah pilihan rakyat," teriak para demonstran, yang mengibarkan bendera dan menggunakan ban untuk membuat barikade yang terbakar.

Kekerasan di luar markas tentara terjadi setelah tentara menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, menteri di pemerintahannya dan anggota sipil dari dewan yang berkuasa, menurut Kementerian Informas.

Dikatakan kementerian, layanan internet terputus di seluruh negeri dan jalan-jalan ke Khartoum ditutup, sebelum tentara menyerbu markas besar lembaga penyiaran negara di Kota Omdurman.

Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa penahanan para pemimpin sipil itu melanggar hukum dan mengutuk kudeta militer yang sedang berlangsung.

Uni Eropa, Uni Afrika dan Liga Arab juga menyatakan keprihatinan, sementara Amerika Serikat, yang telah menjadi pendukung utama transisi Sudan, mengatakan telah menangguhkan bantuan sebesar $700 juta.

"Pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus segera dipulihkan," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, seraya menambahkan bahwa AS belum dapat menghubungi perdana menteri yang ditahan. (AFP/OL-1)

Baca Juga

AFP/Menahem Kahana.

Israel Setujui Pembongkaran 58 Rumah Palestina di Silwan

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 21:43 WIB
Lebih lanjut dicatat bahwa keputusan tersebut akan memungkinkan pemerintah kota Israel untuk meruntuhkan 58 dari 84 rumah yang terancam...
AFP/Ahmad Gharabli.

Israel Protes PBB Gelar Acara Solidaritas Palestina

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 21:29 WIB
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyebut keputusan untuk mengadakan acara di Majelis Umum yang bertujuan memperkuat hak untuk...
AFP/Eric Piermont.

Bos Moderna Ingatkan Perjuangan Vaksin Omicron

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 20:53 WIB
Para ilmuwan di Afrika Selatan mengatakan mereka telah mendeteksi varian baru dengan setidaknya 10 mutasi dibandingkan dengan tiga untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya