DK PBB Tinjau Pengungsi Rohingya

DEWAN Keamanan PBB akan melakukan kunjungan ke Bangladesh dan Myanmar mulai hari ini sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi salah satu krisis pengungsi terburuk di dunia, yang dipicu eksodus paksa muslim Rohingya dari Rakhine.

Myanmar mendapat sorotan internasional sejak militer negeri itu melakukan pengusiran muslim Rohingya sejak Agustus lalu. Akibatnya, 700 ribu muslim Rohingya meninggalkan rumah mereka dan tinggal berjejalan di kamp pengungsi di Bangladesh.

DK PBB mendesak Myanmar untuk mengizinkan para pengungsi itu kembali dengan aman dan menghentikan diskriminasi terhadap minoritas muslim selama puluhan tahun.

Kunjungan DK PBB itu dimulai dari tenda-tenda pengungsian Cox's Bazaar di Bangladesh. Para duta besar delegasi tersebut akan menemui para pengungsi yang mengadukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa oleh militer dan milisi Myanmar. Aksi-aksi itu bahkan telah didokumentasikan dalam laporan-laporan hak asasi manusia PBB.

Dengan dipimpin Kuwait, Inggris, dan Peru, kunjungan empat hari itu diperkirakan mencakup perjalanan dengan helikopter ke Rakhine. Para duta besar dijadwalkan melihat langsung desa-desa yang dilanda kekerasan, termasuk Desa Pan Taw Pyin dan Shwe Zar.

Dewan akan mengadakan pembicaraan dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, yang telah dikritik karena berdiam diri dalam kasus ini, dan juga dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Duta Besar Kuwait Mansour al-Otaibi mengatakan kunjungan itu tidak bertujuan mempermalukan Myanmar, tetapi agar pesannya jelas bagi masyarakat internasional yang memantau situasi di sana dan memiliki minat besar untuk menyelesaikannya.

"Kami datang untuk melihat cara kami dapat membantu. Kami bisa mendorong banyak hal ke depan, 700 ribu orang telah meninggalkan negara mereka dan tidak dapat kembali. Ini bencana kemanusiaan," tuturnya.

Duta Besar Inggris Karen Pierce mengatakan DK PBB harus melihat situasi di lapangan karena itu akan membantu Myanmar berkembang sebagai entitas modern secara politik dan ekonomi.