Dunia Tolak Penggunaan Kekuatan

MENTERI-MENTERI keamanan internasional menyerukan penghentian penggunaan kekuatan dalam penyelesaian konflik. Mereka juga menyerukan PBB dan Dewan Keamanan harus menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan konflik tersebut.

Seruan itu disampaikan dalam penutupan Pertemuan Internasional Pejabat Tinggi Bidang Keamanan (IX International Meeting of High Ranking Official Responsible for Security Matters) yang digelar di Sochi, Rusia, 24-26 April 2018.

"Penyelesaian krisis tidak boleh mengabaikan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum internasional, tetapi harus melalui negosiasi," kata forum tersebut seperti dilansir dnd.com kemarin.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari 118 negara, termasuk Indonesia. Indonesia yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam pertemuan itu menyoroti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pola penyebaran paham radikal dari para ektremis IS.

Menko Polhukam mengatakan sebelumnya pola penyebaran dilakukan secara terpusat dengan mengadakan pertemuan tertutup dengan pengikut terbatas. Kini, kata dia, pola itu berubah menjadi lebih tersebar dan bervariasi dengan memanfaatkan media sosial, seperti Twitter, Telegram, Facebook, dan Whatsapp.

"Mereka juga memodifikasi pola strategi dalam melancarkan serangan teror. Sebelumnya, mereka beraksi sebagai satu organisasi dalam melakukan serangan. Namun, kini serangan-serangan muncul dalam unit lebih kecil atau bahkan atas inisiasi sendiri atau lone wolf," kata Wiranto dalam paparannya, Rabu (25/4).

Dalam rilis yang dikeluarkan Kemenko Polhukam, Wiranto mengatakan strategi dan taktik mereka didukung teknologi finansial modern sehingga transaksi finansial yang lakukan lebih canggih dan sulit dilacak.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam menjelaskan cara Indonesia dalam menghadapi para teroris itu.