KTT ASEAN Bahas Keamanan Siber dan Smart City

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-32 pada 27-28 April mendatang di Singapura akan membahas perihal keamanan siber serta teknologi kota pintar.

Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Mochammad Chandra Widya Yudha mengatakan salah satu bahasan dalam pertemuan itu ialah terkait keamanan siber.

"Indonesia juga akan mendorong community building process untuk memajukan ASEAN Smart City Network yang merupakan program kawasan," papar Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, M Chandra Widya Yudha, di Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, kemarin.

KTT ASEAN yang bertema Building resilience and inovated ASEAN akan membahas kerja sama eksternal atau langkah ke depan dan tentu mengenai isu regional dan internasional.

Kerja sama keamanan siber tidak terbatas pada proteksi data personal, tetapi juga menyangkut pengembangan norma regional dan kegiatan kerja sama lain yang terkait politik dan keamanan, seperti terorisme atau kejahatan transnasional yang menggunakan dunia maya sebagai media.

Kerja sama itu akan menghasilkan dokumen pokok ASEAN leader statement on cyber securities untuk mengembangkan kerja sama siber kawasan yang akan berlanjut ke langkah praktis dengan mengikutsertakan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bahasan Smart City Networking, menurut Chandra, merupakan upaya ASEAN untuk mencapai tujuan bersama dalam hal pembangunan kota yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan bantuan teknologi.

Setiap negara anggota ASEAN diminta untuk mencalonkan dua atau tiga kota termasuk ibu kotanya dalam satu national representative untuk bergabung dalam jejaring ini.

"Indonesia telah mengajukan tiga kota, yakni Jakarta, Makassar, dan Banyuwangi. Ini dalam konteks Kementerian Dalam Negeri akan menjadi instansi penjuru untuk pengembangan smart city di Indonesia," katanya.

Kelanjutan perundingan

Dalam forum yang akan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo itu, selain membahas kerja sama keamanan siber, pembangunan komunitas ASEAN dengan smart city, KTT juga akan membahas kelanjutan perundingan untuk merumuskan code of conduct Laut China Selatan yang telah dimulai sebelumnya di Vietnam pada Februari 2017.

Menurut Chandra, berdasarkan framework yang telah disepakati, Indonesia jadi salah satu negara yang mendorong pengelolaan Laut China Selatan sesuai hukum internasional.

"Akan KTT berikan arahan-arahan untuk percepat sesuai dengan hukum internasional," Chandra.

Selain itu, isu Myanmar khususnya etnik Rohingya, tetap akan menjadi perhatian dalam KTT dan Indonesia terus mendorong bantuan ASEAN ke Myanmar melalui AHA Center serta Myanmar yang terlah bersedia menerima kunjungan PBB.

Kerja sama lainnya mencakup pula tentang ekstradisi yang ada dalam kerangka kerja sama ASEAN yang sudah mencapai tahap model law yang sudah disepakati dan dalam leadership statement mengenai ASEAN ada mandat untuk segera melakukan ke tahap perundingan selanjutnya.

"Model law ini sudah disepakati dan akan dibahas untuk dijadikan suatu perjanjian di ASEAN," sahut Chandra.

(I-2)