Xi Jinping Dinilai Antar Tiongkok ke Risiko Besar

PARTAI Komunis Tiongkok (CPC) telah menyerahkan kepada Presiden Xi Jinping jalan terbuka menuju peraturan berkuasa tanpa batasan waktu yang pasti.

Namun, sebuah analisis memperingatkan hal tersebut dapat membawa risiko yang sangat besar, dengan meninggalkan model suksesi yang membawa stabilitas setelah dekade yang penuh gejolak di bawah pendahulunya, Mao Zedong.

Analisis lain juga memperingatkan, memberikan semua tuas kekuatan kepada satu orang dapat mengikis hak asasi manusia, membuat negara-negara lain tidak nyaman. Bahkan membuat perangkap untuk peraturan Xi.

"Dengan batas waktu dua tahun, Xi akan tunduk pada pengawasan yang lebih ketat oleh warga Tiongkok dan elite politik. Tiongkok dan kaum Mao-is baru," kata Simone van Nieuwenhuizen, seorang penulis yang berbasis di Sydney, Senin (25/2).

Pengumuman tersebut tiba-tiba muncul pada Minggu (25/2), semakin menjauhkan era kepemimpinan kolektif yang diperjuangkan oleh pemimpin reformasi Deng Xiaoping untuk mencegah kembalinya tokoh pemuja Mao lainnya.

"Batas waktu adalah bagian penting dari pelembagaan transisi kepemimpinan, sesuatu yang telah melanda Partai Komunis yang menyebabkan pemerintahan tirani dan kemunduran partai," tambah Jonathan Sullivan, Direktur Institut Kebijakan Tiongkok di Universitas Nottingham.

Ia menambahkan, aturan tersebut memungkinkan transisi yang mulus dan kesatuan partai yang diawetkan.

Xi memberikan petunjuk utama bahwa dia bermaksud untuk tetap berkuasa saat tidak ada ahli waris yang dinobatkan pada kongres lima tahunan, Oktober mendatang.

Tabloid Global Times yang dikelola negara mengatakan, usulan amandemen Komite Sentral untuk menghapuskan batas waktu akan memperbaiki kepemimpinan.

"Dari kampanye anti-korupsi untuk secara komprehensif memajukan aturan hukum hingga restrukturisasi ekonomi yang mendalam. Komite Sentral CPC dengan Xi pada intinya telah dengan tegas membuka era baru untuk Tiongkok yang penuh harapan," tulis harian tersebut dalam sebuah editorial.

Sam Crane, pakar sejarah Tiongkok di Williams College di AS, menyatakan skeptisisme tentang reformasi.

"Saya sangat ragu dia akan menggunakan kekuatan politiknya untuk memaksakan reformasi ekonomi karena hal itu memerlukan pemberdayaan agen ekonomi non-partai," tukas Crane.

"Fokus utamanya saya curiga akan menjadi penindasan masyarakat sipil lebih lanjut, kelanjutan orientasi politiknya sejak 2012."

Susan Shirk, Ketua Pusat China abad 21 di University of California di San Diego, mengatakan bahwa ada risiko akut. Salah satunya adalah risiko membuat keputusan buruk saat dikelilingi oleh penjilat.

"Risiko lainnya adalah beberapa bentuk pemberontakan elite, karena menempatkan semua politisi lainnya berisiko besar tidak ada pembagian kekuasaan yang sesungguhnya," tandas Shirk.

Di Twitter, aktivis Hong Kong Joshua Wong, yang telah menjalani hukuman penjara karena perannya dalam demonstrasi pro-demokrasi, menyatakan Tiongkok berada dalam era Kekaisaran Xi. (AFP/OL-4)