Turki dan AS Beda Pandangan soal Kurdi

SETELAH serangan udara terhadap kelompok pemberontak Kurdi Suriah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berusaha mengirimkan pesan keras kepada Presiden Donald Trump, dengan harapan bisa membelokkan kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait dengan Suriah. Pekan lalu, Turki mengebom target Unit Perlindungan Rakyat (YPG) Kurdi di Suriah yang memiliki hubungan dengan gerakan separatis Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang beroperasi di wilayah Turki.

Terkait dengan serangan itu, Washington, sekutunya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), murka. Di tengah kekecewaan, justru pada Minggu (30/4), Erdogan memperingatkan akan kembali melancarkan gencar dengan target milisi Kurdi. "Kami bisa datang tiba-tiba di malam hari," kata Erdogan. "Kami tidak akan membiarkan kelompok teroris (Kurdi) dan angkatan bersenjata Turki bisa datang kapan saja," ujarnya. YPG dipandang AS sebagai sekutu terbaik di lapangan dalam memerangi kelompok ekstremis Islamic State (IS) di Suriah.

Trump mewarisi kebijakan pendahulunya, Barack Obama, yang secara aktif mendukung kelompok Kurdi. Namun, Ankara mengatakan YPG ialah kelompok teror dan PKK di Suriah, yang telah melakukan pemberontakan sejak 1984 di Turki yang telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Presiden Turki Erdogan, yang baru saja memenangi referendum 16 April yang memperluas kekuasaannya, mengindikasikan bahwa Washington akan mendapatkan imbalan jika memutuskan hubungan dengan YPG.

Erdogan berjanji akan meningkatkan keterlibatan Turki dalam operasi gabungan untuk merebut Raqa, basis utama kelompok IS di Suriah. "Bersama-sama AS kita bisa mengubah Raqa menjadi kuburan untuk Daesh (IS)," kata Erdogan. Sejumlah analis mengatakan Turki bahkan bisa menjadi ancaman bagi keberhasilan operasi Raqa jika tidak diikutsertakan. Pakar mengatakan perbedaan kepentingan antarkedua negara akan menjadi isu nomor satu ketika Erdogan bertemu dengan Trump untuk pertama kalinya sejak dilantik 20 Januari lalu sebagai presiden AS.