LSPR Institute dan Kementerian Sosial RI Jajaki Kerja Sama Pelatihan Penyandang Disabilitas

PENASIHAT Dharma Wanita Kementerian Sosial RI , Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf mengapresiasi pelatihan bagi penyandang disabilitas yang digelar Kemensos bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute). Hal tersebut disampaikan Fatma usai menghadiri wisuda LSPR Institute di Jakarta, Kamis (20/11), khususnya prosesi Wisuda London School Beyond Academy. Tahun ini, lulusan berkebutuhan Khusus sebanyak 28 orang.

"Saya apresiasi sekali karena kita tahu di kampus ini, penyandang disabilitas atau anak berkutuhan khusus mendapatkan perhatian luar biasa. Saya sendiri sudah beberapa kali melihat langsung kegiatan pelatihan yang digelar LSPR," kata Fatma.

Menurut Fatma, banyak hal yang bisa dikolaborasikan antara Kemensos dan LSPR. Di sisi lain, LSPR memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk melatih masyarakat rentan. "Saya lihat banyak teman-teman disabilitas yang ternyata memiliki potensi bidang tata boga. Ada juga yang bisa membuat pernak-pernik atau kerajinan," kata dia. 

Baca juga : Kemensos Menunggu Putusan Organisasi Disabilitas

Kehadiran Penasihat Dharma Wanita Kementerian Sosial RI pada wisuda LSPR menjadi simbol kemitraan yang semakin erat antara dunia pendidikan dan pemerintah. Kolaborasi ini juga mencerminkan kebutuhan Indonesia terhadap komunikator dan pelaku bisnis yang mampu 
bekerja lintas sektor, memahami isu-isu sosial secara komprehensif, dan mendukung program perlindungan sosial dan inklusif dengan pendekatan yang lebih modern dan berkelanjutan

Founder & CEO LSPR Institute, Dr. (H.C.) Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, dalam sambutannya menegaskan kesejahteraan sosial tidak hanya memerlukan kebijakan yang baik, tetapi juga kemampuan menyampaikan pesan dengan empati, kepekaan budaya, dan inklusi. 

"Diperlukan penguatan komunikasi publik sebagai elemen kunci yang tidak terpisahkan dari pelayanan sosial, terutama alam konteks meningkatnya tantangan sosial terhadap kaum rentan, mulai dari anak yang membutuhkan perlindungan negara, anak putus sekolah, penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu, hingga persoalan perilaku antisosial di tengah masyarakat," pungkas Prita.(H-2)