Pakar UGM: Badan POM Perlu Dilibatkan Awasi MBG

Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati menilai keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sangat diperlukan dalam pengawasan program MBG. Hal tersebut merespon beberapa kasus yang diduga keracunan makanan dari MBG 

Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) berfokus pada pemenuhan aspek gizi, seperti keseimbangan nutrisi, kecukupan energi, dan kebutuhan makro-mikronutrien, sedangkan BPOM akan berperan dalam pengawasan dan pengujian pangan agar makanan yang diberikan aman dari kontaminasi mikroba, bahan berbahaya, atau pelanggaran standar mutu.

Dalam menjalankan tugasnya, kata Zulies, Badan POM dapat melakukan pengawasan dalam proses persiapan, produksi, hingga distribusi. Dalam proses persiapan, Badan POM dapat menjalankan pengujian bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makanan. 

Baca juga : KPK Akan Tetap Tindak Lanjuti Laporan Terkait Potensi Fraud pada Program MBG

“Inspeksi ke fasilitas produksi dan distribusi juga harus dilakukan untuk memastikan kebersihan dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan,” kata Zulies dalam siaran pers, Rabu (19/3).

Fungsi pengawasan dijalankan dengan menerapkan sertifikasi bagi penyedia layanan makanan agar memenuhi standar kelayakan. Dengan dilakukannya penerapan sertifikasi, pengawasan produksi dapat dilakukan secara berkala dengan metode sampling. 

Dalam proses distribusi, Badan POM dapat mengawasi rantai distribusi untuk mencegah kontaminasi selama periode pengiriman.

Baca juga : Pakar Kebijakan Publik: Tata Kelola MBG Masih Jauh dari Transparan, Harus Dievaluasi Total

Namun, Zullies mengatakan, distribusi makanan ke daerah terpencil memanglah menjadi tantangan tersendiri dalam fungsi pengawasan Badan POM. Wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda acap kali memakan waktu lebih lama daripada estimasi. 

Dampaknya, makanan berisiko mengalami pembusukan dan basi lebih cepat. “Untuk mengatasi ini, BBPOM yang berada di daerah akan mengawal jalannya distribusi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan POM pusat,” paparnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan distribusi, Badan POM tidak sendirian. Zullies mengatakan bahwa pihak eksternal Badan POM dapat turut terlibat dalam proses distribusi. “Karena keterbatasan personil, maka Badan POM akan harus bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan sekolah,” ungkapnya.

Kerja sama antara Badan POM dan masyarakat tidak berhenti di proses distribusi saja. Masyarakat, sekolah, dan wali murid dapat membentuk tim relawan keamanan pangan yang berkoordinasi dengan Badan POM. Kemudian, Badan POM akan memberikan edukasi kepada tim relawan terkait makanan yang aman dan baik dikonsumsi oleh siswa. 

“Edukasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk mengenalkan makanan yang aman sehingga mereka akan paham dengan kualitas makanan yang disediakan,” pungkas Zullies