Kemdiktisaintek: Efisiensi Tidak Boleh Membebani Mahasiswa termasuk Penaikan UKT

EFISIENSI anggaran yang dilakukan pemerintah dikhawatirkan aman mengganggu program pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan beasiswa bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang mengatakan  pemerintah telah berkomitmen agar efisiensi tidak membebani masyarakat, baik itu berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah maupun  penaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

“Tidak boleh membebani mahasiswa, penghematan punya potensi di operasional seperti rapat-rapat, perjadin (perjalanan dinas), pemanfaatan teknologi, dan lainnya. Di sinilah letak optimalitas upaya efisiensi dengan tetap menjamin tidak ada eksternalitas tambahan beban biaya pendidikan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (16/2). 

Lebih lanjut, Togar memastikan bahwa Menteri Keuangan juga sudah menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu atau memotong anggaran bagi program pendidikan yang krusial. 

Baca juga : KPK Dorong Kinerja APIP Guna Optimalkan Efisiensi Anggaran

“Sudah ditegaskan oleh Bu Menkeu, tidak ada pemangkasan,” tegas Togar. 

Beberapa waktu lalu, ramai diperbincangkan mengenai presentasi dari Kemdiktisaintek saat melaksanakan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI yang mengatakan bahwa dari 844.174 mahasiswa penerima KIP-Kuliah yang masih berkuliah (on going), 663.821 mahasiswa kemungkinan tidak akan menerima dana KIP-Kuliah pada 2025. 

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan melakukan pemotongan anggaran untuk beasiswa dan KIP.  Penerima KIP Kuliah jmenurut Kemdiktisainstek mengalami peningkatan. Pada 2024 lalu sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 964.946 mahasiswa. Sementara pada tahun ini, sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 1.040.192 mahasiswa. ( H-4)