Ini Empat Deklarasi Bersama Ciptakan Transportasi Aman dari Kekerasan Seksual

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Perhubungan, dan sejumlah stakeholder transportasi menandatangani deklarasi bersama untuk menciptakan transportasi publik yang aman dari kekerasan seksual. Hal itu dilakukan dalam kampanye peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta, Minggu (8/12).

Stakeholder yang terlibat antara lain PT Grab Teknologi Indonesia, PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT GO TO Gojek Tokopedia, dan Kalyanamitra.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Ia menyampaikan apresiasi kepada stakeholder yang terlibat untuk bersama-sama menciptakan transportasi publik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Baca juga : Mimalisasi Candu Gawai pada Anak Lewat Permainan Tradisional

“Mari jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memperkuat komitmen kita melindungi dan memberdayakan perempuan. Dengan sinergi dari berbagai pihak, perempuan yang terlindungi dan berdaya akan menciptakan generasi penerus yang tangguh dan membawa masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Menteri PPPA menyampaikan angka ini mencerminkan pentingnya keberanian untuk berbicara dan bertindak melawan kekerasan.

Untuk itu dalam peringatan 16 Hari Anti Kekerasan hari ini juga dilaksanakan kampanye Dare to Speak Up. "Kampanye ini hadir untuk menguatkan perempuan, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan berbagai upaya lainnya telah membawa harapan baru. Kini semakin banyak perempuan yang berani menyuarakan kebenaran, membuka ruang untuk perubahan yang lebih besar,” kata Menteri PPPA.

Baca juga : Menteri PPPA Launching Ruang Bersama Merah-Putih (RBMP) di Desa Pulau Sewangi Kalsel

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menyatakan bahwa peringatan 16HAKTP adalah momen penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan dan anak, termasuk ketidaksetaraan akses transportasi yang aman.

Ia menyoroti bahwa budaya patriarki dan rendahnya kesadaran publik masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan transportasi yang inklusif, meskipun negara telah menetapkan regulasi untuk melindungi perempuan dan anak.

Baca juga : Pelecehan Seksual Unhas, Kemen PPPA Koordinasi Satgas PPKS

“Sebagai upaya konkret, Kementerian Perhubungan memastikan pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah bagi perempuan, anak, dan pengguna rentan dengan menyediakan fasilitas seperti lift dan ruang laktasi di berbagai sarana transportasi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan atau pelecehan di ruang publik serta berpartisipasi aktif menjaga transportasi publik tetap aman,” ujar Novie.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R. Munusamy juga menegaskan pihaknya akan terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan. Ia menyampaikan perempuan memegang peranan penting dalam keseluruhan ekosistem Grab. Ia menyebut komposisi lebih dari 50% jajaran manajemen perempuan, serta jumlah mitra Grab Merchant dan konsumen perempuan yang tinggi.

"Pengembangan fitur-fitur keselamatan di Grab saat ini telah sangat berkembang untuk mencegah tindak kekerasan dimulai dengan Audio Protect dan Monitor Perjalanan, Pelatihan Akbar Keselamatan untuk Mitra (PAKEM), serta Zero Tolerance terhadap kekerasan seksual,” ujar Tirza.

Berikut isi Deklarasi Bersama bertajuk Bersinergi untuk Menciptakan Transportasi Publik yang Aman, Aksesibel, Inklusif, dan Bebas dari Kekerasan Seksual:

1. Menolak keras berbagai bentuk kekerasan seksual di transportasi publik, karena kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan
2. Mewujudkan moda dan sistem transportasi publik yang inklusif, aksesibel, dan aman bagi perempuan, lansia, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
3. Menerapkan kebijakan, mekanisme pelaporan, dan melakukan penanganan kekerasan seksual pada transportasi publik yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, aksesibel, inklusif, terpadu, dan terintegrasi antar moda transportasi publik, instansi pemerintah terkait, dan organisasi masyarakat sipil.
4. Melakukan pencegahan kekerasan seksual di transportasi publik melalui sosialisasi kepada pengguna layanan transportasi publik serta pelatihan di tingkat manajemen dan operasional, termasuk pihak terkait lainnya (pengemudi, customer service, dan lain-lain). (H-2)