Menag Curhat Infrastruktur Madrasah Timpang dibanding Sekolah Umum

MENTERI Agama Nasaruddin Umar curhat banyak sekolah keagamaan yang memiliki fasilitas pendidikan yang tidak layak. Hal itu ia sampaikan dihadapan dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Nasaruddin berharap adanya kerja sama dari semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan hal tersebut. "Sekaligus kami curhat semoga suara bapak mewakili terdengar sehingga ada solusi yang adil," kata Menag.

Baca juga : Menag Laporkan Pemberian Gratifikasi ke KPK

Nasaruddin mengilustrasikan bahwa anak bangsa di sekolah umum dapat belajar di sekolah dari tanah negara, bangunan dari negara, buku hingga guru disediakan oleh negara. Namun di satu sisi ada madrasah, pondok pesantren, atau sekolah keagamaan yang lain dengan fasilitas tidak sebagus dari sekolah pada umumnya.

Baca juga : Kemenag Berkomitmen Tuntaskan Sertifikasi Guru dalam Dua Tahun

"Atapnya bolong-bolong, hanya 1 guru mengajar 100 orang misalnya, padahal sama-sama anak bangsa. Jadi ada semacam perbedaan, maka Presiden RI beliau ingin menatap Indonesia lebih berkeadilan," ungkapnya.

Menag meminta anggota DPD membandingkan anggaran yang diberikan kepada penyelenggara pendidikan di luar pendidikan keagamaan. Ia mengatakan anggaran di tingkat madrasah minim, padahal memiliki prestasi yang besar.

Baca juga : Menag-MUI Bakal Bahas Perbedaan Pandang Pemanfaatan Dana Haji

Dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau yang disebut  program 100 hari quick win yang dicanangkan Presiden Prabowo, terdapat program revalitasi sarana dan prasarana madrasah. Program, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan infrastruktur pendidikan itu akan merenovasi 881 madrasah pada 2024, digitalisasi di 200 madrasah, dan renovasi 2.120 madrasah di 2025.

"Kita bersyukur ada keyakinan dan usulan (anggota dewan) adanya menyuarakan suara masyarakat bahwa ada diskriminasi penganggaran sama-sama anak bangsa sehingga ada perhatian pemerintah," pungkas Menag. (M-1)