Menhut Gandeng BPKP Tertibkan Lahan Sawit Ilegal

TANPA penegakan hukum, perbaikan tata kelola sawit di Indonesia dinilai jalan di tempat. Sampai saat ini perusahaan yang berada di kawasan hutan masih beroperasi.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Tujuannya untuk memadankan data demi melindungi hutan.

"Tadi saya sudah mendapat banyak masukan, data dan brief dari Kepala BPKP dan juga pagi tadi dengan Jaksa Agung terkait usaha ilegal di dalam kawasan hutan, Insyaallah kerja sama antara BPKP, Kejaksaan Agung dan Kementerian Kehutanan mampu menghadirkan keadilan. Segala usaha yang ilegal akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku, baik dalam bentuk denda administratif atau tidak patuh dalam hal tersebut bisa kita sita,” katanya di Kantor BPKP, Jumat (1/11/2024).

Pertemuan itu menjadi salah satu bentuk koordinasi guna mengoptimalkan penegakkan hukum atas hutan Indonesia. Raja Juli Antoni mengaku mendapatkan banyak masukan dan arahan dalam pertemuan tersebut.

Saat ditanya mengenai pembentukan satgas sawit, Menteri Kehutanan Raja Antoni menjelaskan "Saat ini BPKP sedang melakukan perhitungan data untuk kemudian kami jadikan acuan bersama untuk memulai langkah penegakan hukum bersama Jaksa Agung. Saya juga sudah berkomunikasi informal ke Mensesneg," tandasnya. (Alb/P-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing