Gus Ipul Sebut Tidak Ada Masalah dengan Cak Imin 

Menteri Sosial  (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut tidak ada masalah dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selama menjalani tugas kenegaraan.

"Tidak papa, saya sudah bolak-balik ketemu sama Pak Menko, dan kita sudah menyampaikan bahwa engga ada masalah dengan kerja kita karena ini melaksanakan arahan Presiden," kata Gus Ipul di Kanto Kemenko PMK, Jakarta Pusat Kamis (31/10).

"Program-program kita memang harus terukur dan harus dikoordinasikan. maka itu kita tidak bicara kepentingan pribadi," kata Gus Ipul di Kantor Kemenko PMK, Kamis (31/10).

Baca juga : Gus Ipul dan Cak Imin Diangkat Jadi Menteri Prabowo, Pengamat: Sudah Sama-Sama Senang

Meski begitu Gus Ipul mengakui ada perbedaan pandangan dengan Cak Imin terkait beberapa hal, dan hal itu dinilai biasa.

"Mungkin ada perbedaan dalam urusan lain tapi dalam urusan kenegaraan bersama-sama membantu Presiden kita harus bersama-sama," ucapnya.

Gus Ipul dan Cak Imin menggelar rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Hari Ini. Rakor perdana tersebut membahas terkait satu data tunggal terkait kemiskinan, kemudian mempersiapkan program kerja terdekat, jangka menengah, dan panjang. Menurutnya rapat koordinasi itu berlangsung secara lancar dan tidak ada masalah.

Baca juga : Cak Imin dan Gus Ipul Diangkat Jadi Menteri, Pengamat: Sudah Sama-sama Happy

"Ya nyaman, enggak ada masalah. Enggak (kaku) lah, kita sama-sama dewasa, wis podo gede (sudah pada dewasa)," ujarnya. 

Dua pentolan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut memiliki perbedaan pandangan terkait konflik antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Cak Imin yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR RI menggagas pembentukan panitia khusus (pansus) untuk memeriksa pelaksanaan haji tahun 2024 yang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Pembentukan Pansus karena penyelenggaraan haji tahun ini dinilai banyak kejanggalan. Seiring dengan itu, NU juga membentuk pansus PKB karena partai yang lahir pada 1998 tersebut dinilai sudah keluar jalur. (H-3)