Pelaksanaan Haji 2024 Mendapat Banyak Evaluasi dari Timwas Haji DPR RI

PELAKSANAAN ibadah haji pada tahun ini mendapatkan evaluasi dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Kementerian Agama (Kemenag) dinilai lalai terkait dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia di Mina yang mengalami overcapacity.

Ketua Timwas Haji sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyoroti isi tenda jemaah haji Indonesia yang melebihi kapasitas. Menurutnya, tenda yang disediakan tidak mampu menampung jumlah jemaah yang ada dan tidak dilengkapi dengan kasur yang memadai.

“Overcapa­city tendanya, tidak ada kasur. Ini semua harus dikalkulasikan,” ungkap Gus Muhaimin di Mina, Mekah, Arab Saudi, Minggu (16/6) malam waktu Arab Saudi.

Baca juga : Pelaksanaan Haji Tahun ini Dapat Banyak Evaluasi dari Timwas Haji DPR RI

Lebih lanjut, Gus Muhaimin juga menambahkan bahwa dirinya mendapatkan laporan terkait dengan air conditioner (AC) atau penyejuk udara yang tidak berfungsi di banyak lokasi.

Selain itu, dia menemukan adanya penempatan tenda jemaah yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Pengawasan masih terus dilakukan, terutama saat jemaah melaksanakan prosesi melempar jamrah aqobah di Mina.

Gus Muhaimin juga meng­ungkapkan adanya keterlambatan transportasi bus yang membawa jemaah haji dari pemondokan ke Arafah. Pengantaran jemaah yang dijadwalkan pada pagi hari mengalami keterlambatan hingga siang dan sore hari. Hal itu tentunya mengganggu kenyamanan dan kelancaran ibadah para jemaah. 

Baca juga : Masalah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, Berikut Evaluasi dari Timwas DPR RI

Setelah menyelesaikan wukuf di Arafah dan mabit atau me­netap di Muzdalifah, jemaah haji mulai melaksanakan lempar jumrah. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah menetapkan jadwal lempar jumrah pada 11 Zulhijah. Jemaah diimbau untuk melaksanakan lempar jumrah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu dari pukul 05.00 hingga pukul 11.00 waktu Arab Saudi (WAS), kemudian dari pukul 11.00 hingga pukul 17.00 WAS, dan dari pukul 17.00 hingga pukul 00.00 WAS.

Dengan adanya jadwal itu, jemaah diharapkan seharusnya dapat menyesuaikan waktu lempar jumrah pada sore atau malam hari untuk menghindari cuaca panas dan memberikan kenyamanan yang lebih baik.

Dia menegaskan beberapa temuan yang diperoleh Timwas akan dievaluasi. Timwas Haji DPR berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi temuan-temuan tersebut dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada masa mendatang.

Baca juga : Ini Klarifikasi Garuda Indonesia Soal Penyesuaian Jadwal Pemulangan Jemaah Haji

Diharapkan, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan masukan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada masa mendatang, demi kenyamanan dan kelancaran ibadah para jemaah haji Indonesia.

Gus Muhaimin juga menilai situasi tersebut mencerminkan kelemahan Kemenag dalam bernegosiasi dengan pihak Arab Saudi.

“Betul (ada kelemahan), mestinya posisi Indonesia punya kekuatan bargaining yang bagus karena jumlah jemaah kita besar, punya hubungan diplomatik yang baik,” kata dia.

Baca juga : Garuda Kembali Delay, Gus Muhaimin: Jemaah Haji Kecewa Berat!

Menurutnya, pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu hanya bersifat seremonial. Gus Muhaimin menekankan pentingnya diplomasi yang kuat agar Indonesia dapat memperoleh tenda yang lebih layak dan manusiawi pada masa mendatang.

“Oleh karena itu, ketika Menteri Haji (Arab Saudi) dan Menteri Agama bertemu, mestinya tidak hanya foto-foto,” tegasnya.

Dukungan Kemenlu

Gus Muhaimin juga menyoroti perlunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) turut serta dalam upaya negosiasi. Ia berharap Kemenlu dapat mendukung Kemenag sehingga posisi negosiasi Indonesia menjadi lebih kuat, termasuk dalam hal mendapatkan maktab yang lebih baik dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang memadai. “Karena itu, dibutuhkan kemampuan diplomasi, bargaining position antara Menag dan Menteri Haji di sini,” tambahnya.

Dia juga menekankan pen­tingnya memastikan perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah dan Mina bertanggung jawab atas fasilitas MCK yang sering menjadi keluhan utama tiap tahun.

“Oleh karena itu, saya berharap Kemenlu juga mem-back up sehingga kita punya negosiasi yang memadai, termasuk bargaining agar lokasi, kemudian fasilitas MCK yang sangat dikeluhkan. Yang paling pokok keluhan tiap tahun adalah fasilitas toilet MCK yang tidak memadai,” jelas Gus Muhaimin.

“Ini harus dijadikan titik tekan agar perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah, Mina itu terutama, betul-betul tanggung jawab soal MCK itu. Ini tidak bisa dibiarkan,” tandasnya. (Des/S-1)