Gus Muhaimin Soroti Tagline Haji Ramah Lansia yang belum Sesuai

WAKIL Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina. Dalam kunjungannya, Gus Muhaimin mengungkapkan berbagai keprihatinannya terkait kondisi tenda dan fasilitas yang dinilai masih belum memadai, terutama dalam hal tagline "Haji Ramah Lansia".

"Saya menemukan fakta bahwa fasilitas ramah lansia untuk toilet dan MCK masih belum memadai. Memang ada kamar mandi untuk difabel, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel. Ramah lansia jangan hanya jadi kampanye, tapi harus benar-benar diterapkan," tegas Gus Muhaimin, di salah satu tenda jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat, Senin tengah malam waktu Arab Saudi (17/06).

Menurut Gus Muhaimin, rasio kamar mandi harus dihitung ulang berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi. "Yang paling penting, keran-keran wudhu tersendiri juga harus disediakan," tambahnya.

Baca juga : Gus Muhaimin Menyapa Jemaah Haji Indonesia yang akan berangkat ke Arafah

Gus Muhaimin juga menekankan pentingnya pemerintah mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah. "Setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta agar pemerintah tidak didikte oleh perusahaan. Pemerintah harus mendikte, sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat," ujarnya.

Sebagai kesimpulan, Gus Muhaimin menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji. "Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," tegasnya. 

Ia berharap pemerintah baru benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.

Dalam sidak ini, Gus Muhaimin berharap agar temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia di masa mendatang. (Z-7)