Pemerintah dan Perbankan Permudah Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi

MASALAH skema pendanaan mahasiswa sampai sekarang masih menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Perguruan tinggi telah menawarkan berbagai kemudahan untuk biaya pendidikan untuk mahasiswa dengan pinjaman daring.

BRI siap mendukung seluruh kebutuhan ekosistem universitas atau pendidikan tinggi khususnya pembiayaan dana pendidikan untuk para mahasiswa. Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Handayani menyatakan bahwa BRI dapat memberikan dukungan terkait dua aspek utama yaitu biaya pendidikan dan literasi keuangan.

“Untuk biaya pendidikan BRI siap mendukung dalam bentuk beasiswa, pinjaman Briguna Pendidikan dengan bunga ringan, dan juga pembiayaan melalui fasilitas cicilan kartu kredit dengan bunga mulai 0%,” kata Handayani dalam bincang edukasi bertema Skema Terbaik dan Ringankan Pendanaan Mahasiswa yang digelar oleh Universitas Yarsi, BRI dan Cempaka yang berlangsung di kampus Yarsi, Selasa (5/3)

Baca juga : Institut STIAMI dan KPUD Jakarta Pusat Kolaborasi Deklarasi Dorong Pemilu Demokratis

DR Sri Suning Kusumawardani selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek menjelaskan bahwa memprihatinkan mahasiswa melanjutkan pendidikan dibiayai oleh pinjaman online. 

Menurutnya Pemerintah telah meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu skema pembiayaan bagi mahasiswa. Pemerintah melalui Kemendikbudristek juga berkomunikasi dengan BEM untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan didukung untuk sosialisasi dan memberikan pengetahuan penting tentang literasi keuangan.

Sehingga mahasiswa bisa memahami dengan baik mekanisme pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi dan bagaimana caranya. Bentuk sosialisasi tidak hanya webinar tetapi  juga pelatihan mengelola keuangan, meningkatkan potensi diri, dan lainnya.

Baca juga : Wujud Sinergi, PT Maxon Beri Alat Praktikum untuk Mahasiswa Teknik ITI

Rektor Universitas Yarsi, Prof Fasli Jalal menambahkan secara makro biaya untuk pendidikan tinggi masih rendah. Penghitungan real cost biaya di PT perlu dihitung per prodi per wilayah. Fasli  mengusulkan agar ditentukan secara nasional berapa APK PT yang akan dicapai dan untuk prodi apa saja dengan segala rasionalitasnya.

Untuk bisa meringankan biaya pendidikan di perguruan tinggi, Fasli menekankan beberapa hal. Antara lain pembagian proporsi penugasan pada PTN dan PTS sesuai tingkat akreditasi. Demikian juga dengan bantuan BOP sesuai dengan jumlah mahasiswa dari penugasan.

Bantuan tunjangan profesi dosen sesuai dengan penugasan dan standar rasio dosen/mahasiswa. Ditjendiktiristek juga ikut membantu melalui beasiswa. Sinergi pendanaan dengan CSR DUDI, sinergi pendanaan dari Pemda maupun Pemerintah Desa, dan beasiswa LPDP untuk S1 terus diperbesar.

Baca juga : Hampir 1.000 Siswa Diundang 'Satu Hari Jadi Mahasiswa' di Kampus UTama 

“Menghilangkan pajak untuk tabungan keluarga buat biaya kuliah anak dan memberikan matching fund dari pemerintah untuk tabungan pendidikan keluarga dan beasiswa bagi mahasiswa di PTN dan PTS,” kata Fasli Jalal.

Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Didin Muhafidin mengusulkan  soal penghapusan pajak tanah dan bangunan untuk perguruan tinggi yang bernaung di bawah yayasan. 

Pemprov DKI Jakarta contohnya telah menghapus pajak PBB untuk tenaga pendidik, maka pemerintah diharapkan bisa menghapus pajak PBB untuk tanah dan bangunan terhadap perguruan tinggi terutama PTS yang bernaung di bawah yayasan. (H-2)