KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terus menerus dan sistematis. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran para penerima bantuan, Kemensos juga memadankannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan ada enam metode yang ditempuh Kemensos dalam memutakhirkan data. Enam metode itu yakni dari usulan daerah, melalui fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi CekBansos.go.id, data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda, dan hasil geo-tagging data spasial dari citra satelit.
Metode usulan dari daerah akan memuat dinamika data kependudukan terkait warga meninggal, pindah alamat atau pindah segmen. Bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur “usul” dan “sanggah”.
Baca Juga: Mensos: Longsor di Sibolangit, Tujuh Dusun Rawan Terputus Akses
Kemudian dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan. Dari berita media, Kemensos melakukan verifikasi lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan, bisa dimasukkan dalam data pemerima bantuan.
“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi itu memungkinkan diketahui kondisi rumah. Bila di daerah memiliki citra satelit kurang memadai, kami dibantu pejuang muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah,” kata Mensos, di Kantor Kemensos, Jakarta, kemarin.
Mensos menekankan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan rumah pe- nerima bantuan. Bila diketahui luas rumah hingga 100 m2, diyakini mereka merupakan kelompok keluarga mampu. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” ungkap Mensos.
Mensos juga menekankan proses pem- baruan data dilakukan Kemensos secara berkelanjutan. Namun, tugas pemutakhiran data tidak hanya jadi domain Kemensos. Berdasarkan UU No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data juga menjadi kewenangan daerah.
Dalam proses pemutakhiran data, Kemensos selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti BPK, BPKP, Bank Indonesia, dan OJK. Kemensos juga melibatkan penegak hukum seperti KPK dan Bareskrim Polri.
PNS terima bansos
Terkait itu, Mensos Tri Rismaharini memaparkan dari hasil verifikasi data yang diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada 31.624 PNS yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos). Dari jumlah itu, sebanyak 28.965 PNS masih aktif, sisanya diperkirakan sebagai pensiunan.
Bahkan, salah satu PNS yang menerima bansos tinggal di kawasan Menteng, Jakarta, serta memiliki ukuran rumah 100 m2 dan mobil. Padahal, orang yang mendapatkan pendapatan rutin dari pemerintah seharusnya tidak mendapatkan bansos. Bantuan itu hanya untuk warga miskin dan tidak mampu sesuai kriteria penerima bansos.
Karena itu, lanjut Risma, pihaknya akan mengembalikan data itu kepada pemerintah daerah untuk diperiksa ulang dan ditindaklanjuti daerah sesuai UU No 13 Tahun 2011. Mensos juga akan mengirim surat kepada Panglima TNI ter- kait data tentara yang masih menerima bansos. (RO/Far/S3-25)
