TUNAS Sawa Erma (TSE) Group sebagai bagian dari industri perkebunan kelapa sawit menunjukkan keseriusannya terhadap praktik keberlanjutan industri sawit.
Komitmen ini ditunjukkan melalui penataan ulang kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) Policy beserta instrumen-instrumen implementasinya.
Dalam perumusan strategi ini, TSE Group menggandeng Yayasan Hylobates Awara (Yahywa).
Yahywa merupakan lembaga independen yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati, perencanaan dan pengelolaan lansekap, serta tata kelola restorasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi biodiversity.
Kolaborasi yang berlangsung hingga tiga tahun mendatang ini ditujukan untuk memastikan bahwa strategi dan langkah-langkah yang dilakukan dapat terukur. Harapannya, persiapan yang jauh lebih matang akan melahirkan kebijakan komprehensif, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.
“Kami bersungguh-sungguh ingin memanifestasikan NDPE Policy dengan strategi manajemen yang tepat, sistematis dan terintegrasi agar semua berjalan secara sinkron dan saling terkait,” ujar Direktur TSE Group Luwy Leunufna, usai kick off meeting NDPE Policy di Kantor Pusat TSE Group di Jakarta, pekan lalu.
Seperti dijelaskan Luwy, TSE Group membagi proses pelaksanaan NDPE dalam empat fase. Pertama, reformulasi kebijakan baru NDPE sekaligus penyusunan time bound plan.
"Kedua, merancang instrumen implementasi dan monitoring yang terdiri dari beberapa poin. Yakni, TSE-Comprehensive ESG Standard (TSE-CSS) sebagai instrumen penilaian mandiri yang melibatkan akademisi dalam proses verifikasi dan validasi," kata Luwy dalam keterangan pers, Kamis (28/10).
TSE-CSS berbasis pada derivasi semua aspek NDPE yang terkoneksi dengan standard sertifikasi ISPO, RSPO, ISCC, serta kriteria non sertifikasi FPCA dan SDG.
Instrumen berikutnya, TSE-Grievance Tracker yang bertujuan memastikan historikal penyelesaian keluhan terjadi secara transparan dan berakuntabilitas, Instrumen terakhir, TSE-Traceability Tracker untuk memastikan program Traceability to Plantation berjalan secara sistematis.
Setelah seluruh instrumen tersebut sudah dirancang, tahapan pelaksanaan NDPE berikutnya adalah implementasi. Semua instrumen diterapkan di lapangan secara kontinyu dan konsisten untuk mengetahui posisi TSE terhadap praktik keberlanjutan yang berbasis kebijakan NDPE.
Secara de facto, TSE telah menerapkan Stop Work Order sejak November 2016. Tapi, sejalan dengan program akselerasi ini, TSE juga akan membangun Liability Assessment dan Rencana Pemulihan sebagai bagian dari komitmen besar TSE dalam meremediasi dan mengkompensasi perubahan tutupan lahan sejak Januari 2016.
Tahapan keempat dalam rangkaian pelaksanaan NDPE yaitu monitoring dan melakukan perbaikan secara kontinyu. TSE beserta para mitranya akan melakukan pemantauan di semua level implementasi kebijakan NDPE dengan melibatkan para ahli dari kalangan akademisi.
Ke depannya, TSE Group terus bertekad membangun industri sawit berkelanjutan secara transparan. Di antaranya dengan menyediakan sistem informasi publik berupa ESG dashboard yang komprehensif serta berakuntabilitas.
Di kesempatan yang sama, lembaga Yahywa mendukung setiap praktik keberlanjutan TSE Group, terutama terkait pelaksanaan NDPE.
Seperti diketahui, NDPE merupakan skema keberlanjutan yang bersifat voluntary dan menjadi konsensus bisnis minyak sawit dunia sejak satu dasawarsa terakhir.
Dr. Rinekso Soekmadi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga merupakan pakar di Yahywa optimistis, TSE Group akan menjadi perusahaan terdepan dalam mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan.
Keyakinan ini disampaikan setelah melihat keseriusan TSE Group dalam pemenuhan Kebijakan NDPE.
“Dengan kombinasi penggunaan teknologi modern digitalisasi dan keterlibatan para Profesor dari sejumlah institusi prominen yang nanti akan langsung melakukan Verfikasi dan Validasi dari implementasi NDPE, TSE Group akan menjadi yang terdepan dan berbeda dengan beberapa perusahaan sawit nasional lainnya,” ujarnya. (RO/OL-09)
