DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR RI) kembali membuka program magang dan studi independen bersertifikasi Kampus Merdeka Magang di Rumah Rakyat DPR RI. Kali ini diikuti 191 mahasiswa dari berbagai universitas.
"Semula diikuti oleh 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dari Timur sampai Barat, dengan dua program yakni parliament trainee dan program satu data. Namun, saat ini jumlah peserta berkurang menjadi 191 dikarenakan alasan kesehatan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/9).
Dari 191 mahasiswa tersebut dibagi menjadi dua program yakni 155 orang mengikuti program parliament trainee dan 36 orang mengikuti program satu data.
Indra mengungkapkan seleksi program tersebut tak kalah sulit dibandingkan dengan seleksi CPNS karena banyaknya mahasiswa yang mendaftar sekitar 17 ribu orang dan yang diterima hanya 200 orang.
Program magang dan studi independen banyak diterapkan di negara-negara modern seperti Amerika Serikat. Sehingga memudahkan mahasiswa belajar pada waktu kurun waktu tertentu untuk mengambil bidang untuk mengembangkan dirinya dan jejaringnya serta networknya.
Pada hari ini atau Rabu (29/9) program kampus Merdeka magang di rumah rakyat yang dilaksanakan sejak tanggal 6 September telah memasuki minggu ke empat dan dijadwalkan hingga 23 Desember 2021.
"Dalam kurun waktu tersebut dengan didampingi mentor-mentor yang profesional dan handal para mahasiswa telah banyak mendapatkan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi DPR serta peran Sekretaris Jenderal dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada dewan," jelasnya.
Di kesempatan yang sama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim meminta jangan sia-siakan kesempatan ini dan maksimalakan kesempatan yang ada untuk berinteraksi langsung dengan wakil rakyat.
"Kapan lagi bisa berinteraksi dengan begitu banyak pemimpin-pemimpin di negara ini challenge mereka Jangan cuman didengarkan tapi juga challenge mereka agar mereka pun bisa mendengar suara mahasiswa," ungkapnya.
Dirinya meminta mahasiswa untuk mengambil kesempatan belajar dan memahami terkait proses pembentukan undang-undang, interaksi dengan eksekutif dan situasi yang terjadi. (Iam/OL-09)
