Luhut Minta Kepala Daerah Seragamkan Aturan PPKM Darurat

MESKI belum diputuskan apa saja ketentuan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah menyeragamkan aturan pelaksanaan pembatasan tersebut.

"Nanti akan ada juklak (petunjuk pelaksanaan) PPKM darurat sehingga implementasi di lapangan bisa seragam," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi kepada wartawan, Kamis (1/7).

Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi formula kebijakan PPKM darurat. Pembatasan aktivitas yang rencananya mulai diterapkan pada 3 hingga 20 Juli itu akan berlaku di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi yang memiliki kasus covid-19 tinggi, termasuk di DKI Jakarta.

Baca juga: Relawan Minta Pemerintah Desa Aktifkan Selter Penanganan Covid-19

Dari laporan yang diterima Media Indonesia, Luhut mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo terkait ketentuan aturan PPKM darurat.

Misalnya, untuk sektor nonesensial diterapkan 100% Work from Home (WFH). Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Untuk sektor esensial, diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) atau bekerja di kantor.

Lalu, mal, tempat ibadah, dan area publik juga ditutup sementara. Kemudian, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari masih beroperasi dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

"PPKM darurat ini menargetkan ada penurunan 10 ribu kasus per hari," terang Jodi.

Data yang dihimpun Satgas Penanganan Covid-19, per (30/6), terdapat penambahan 21.807 kasus positif covid-19. Sehingga, total kasus covid-19 di Indonesia mencapai 2,17 juta orang.

Kementerian Kesehatan menyebut kasus aktif covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan drastis, tertinggi sejak akhir Januari 2021. Per 19 Juni, Indonesia menyumbang 22.350 kasus aktif covid-19 dalam kurun waktu enam hari terakhir.

Jodi menegaskan kebijakan PPKM darurat membutuhkan kerja sama dan sinergi dari kepala daerah, baik di level gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, dan tentu saja masyarakat Indonesia.

"Semua pihak harus bekerjasama dengan erat. Itu kunci keberhasilannya," tandas Jodi. (OL-1)