Tahun 2021, Kemendikbud Akan Relaksasi Dana BOS

PADA kedua kunjungan kerja di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyampaikan rencana Pemerintah untuk menyesuaikan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah-sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Mendikbud menilai kebijakan ini sebagai upaya pemerintah menjangkau dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T agar mampu mengejar ketertinggalan dari sekolah-sekolah di kawasan perkotaan.

“Tahun depan, kami akan prioritaskan kepada sekolah yang jumlah muridnya sedikit dan daerah-daerah terluar, terdepan dan terluar. Karena kasihan sekali dengan dana BOS yang kecil, sekolah itu tidak menerima (dana BOS) yang banyak sekali. Padahal tentu ada biaya-biaya sekolah. Sekecil apapun pasti ada biaya minimumnya,” tutur Mendikbud saat diskusi dengan guru-guru di SD Negeri 15 Palu, Sulawesi tengah (Sulteng) pada Kamis (05/11/2020).

Bagi sekolah yang sudah besar dan mapan, Mendikbud memastikan tahun 2021 tidak akan ada penurunan dana BOS. “Jadi kita akan pastikan, tidak ada dana BOS yang turun tapi untuk teman-teman kita di sekolah-sekolah kecil, daerah terluar, tertinggal itu akan meningkat secara dramatis. Itu adalah yang namanya pro afirmasi, pro rakyat yang membutuhkan. Itu yang sebenarnya,” ujar Mendikbud.

Pada kesempatan ini, Mendikbud juga menjelaskan kebebasan penggunaan dana BOS yang keputusan penggunaanya sepenuhnya berada di kepala sekolah.

“Jadi dana BOS sekarang bisa digunakan untuk guru honorer, bisa digunakan untuk beli laptop, beli pulsa, bahkan untuk membantu ekonomi guru-guru honorer. Jadi mohon dimanfaatkan kemerdekaan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS tentunya dengan pelaporan yang harus transparan,” tutur Mendikbud.
 
Program Digitalisasi Sekolah

Selain penyesuaian dana BOS untuk wilayah 3T, Mendikbud juga memastikan pada tahun 2021, pemerintah akan melanjutkan program digitalisasi sekolah. Sekolah di wilayah 3T akan diprioritaskan menerima bantuan berupa laptop, proyektor, serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selain penyesuaian dana BOS untuk wilayah 3T, Mendikbud juga memastikan pada tahun 2021, pemerintah akan melanjutkan program digitalisasi sekolah. Sekolah di wilayah 3T akan diprioritaskan menerima bantuan berupa laptop, proyektor, serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Digitalisasi sekolah itu bukan hanya penyediaan sarana TIK tetapi juga mempermudah guru untuk memilih apa yang paling cocok untuk anaknya," terang Mendikbud.

Program digitalisasi yang akan dimulai tahun depan telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk dikerjakan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Menurut Mendikbud, Kemenkominfo dalam hal ini akan memenuhi kebutuhan jaringan internet di semua wilayah sasaran.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memastikan ada alat yang bisa digunakan di setiap sekolah. “Jadi itu yang pasti akan kita dorong untuk tahun depan, digitalisasi sekolah,” kata Mendikbud.

Tidak hanya terkait pengadaan alat elektronik, lanjut Mendikbud, pada program digitalisasi sekolah ini rencananya Kemendikbud akan membuat suatu platform di mana para guru bisa dengan mudah mengunduh kurikulum dan memilih kurikulum dalam bentuk modul-modul sehingga proses pembelajaran akan jauh lebih efisien.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri menjelaskan, untuk tahun depan anggaran untuk digitalisasi sekolah mencapai Rp3 triliun.

Rencananya, setiap sekolah akan menerima 15 laptop dan satu access point. Laptop yang akan diberikan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti untuk asesmen kompetensi minimun, asesmen nasional, dan praktikum.

“Total dana yang diinginkan untuk digitalisasi sekolah ini sebenarnya mencapai Rp15 triliun namun untuk setiap tahunnya baru bisa dianggarkan Rp3 triliun,” tutur Jumeri.

Menurut Mendikbud, dari segi penggunaanya laptop dinilai lebih tahan lama daripada tablet. Selain itu, laptop yang dimiliki sekolah itu dapat digunakan oleh siswa atau guru, serta memiliki fungsi yang lebih banyak.

“Salah satu keunggulan kalau kita beli banyak kita bisa membuat produsen itu memanufakturnya di dalam Indonesia dengan menciptakan pekerjaan. Yang penting itu. Bukan merknya yang penting. Yang penting adalah produksinya disini dan mengerjakan dan ada industri. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita beli sekaligus banyak itu bisa membantu produksi di dalam negeri dan mengundang mereka melakukannya,” ujar Mendikbud.

Sejak tiba di Kota Palu pada sore hari, Mendikbud langsung bertolak ke SMK Negeri 8 Kota Palu. Selanjutnya, pada hari kedua, Mendikbud berkunjung ke TK Alkhairat, TK Nurul Jamiah Talise, SD Negeri 15 Kota Palu, SMK Negeri 7 Kota Palu, dan SMA Negeri 2 Kota Palu.

Selain memastikan pembangunan sekolah pascagempa berjalan dengan baik, Mendikbud juga melakukan diskusi terbuka dengan para guru, kepala sekolah, dan para pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) terkait program dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Pada saat kunjungan ke SMK Negeri 7 Kota Palu, Mendikbud juga meresmikan gedung simulator ruang praktik siswa pelayaran yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan gunting pita.  (RO/OL-09)