Pemerintah RI Nyatakan Komitmen Tangani Infodemic

Pemerintah Republik Indonesia menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani infodemic. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah memfokuskan perhatian pada maraknya disinformasi dan misinformasi yang memengaruhi penanganan Covid-19 dari sisi medis.

“Yang mendasari perjuangan Indonesia adalah semangat kolaborasi. Pekerjaan ini diimplementasikan dengan pendekatan pentahelix atau “lima spiral kerja sama” yang melibatkan pemerintah, sektor privat atau bisnis, akademisi, media, dan yang terpenting, masyarakat dan komunitas,” paparnya dalam Pertemuan United Nations General Assembly High-Level Side Event on Infodemic Management yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Rabu (23/09/2020).

Menurut Menteri Johnny penanganan pandemi Covid-19 bukan hanya masalah medis belaka. "Masalah yang lebih besar terletak pada masalah persepsi dan kepercayaan publik terhadap informasi karena terlalu banyaknya informasi yang beredar dan tidak sedikit dari informasi tersebut yang menyesatkan. Ini yang disebut sebagai infodemic,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny menekankan pentingnya peningkatan literasi dan adopsi teknologi digital dalam upaya memberantas infodemic. Upaya itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Inisiatif itu harus dilakukan melalui pendekatan lintas pemangku kepentingan atau multi-stakeholders.

"Berkaca pada pengalaman kami dalam memberantas informasi palsu, Indonesia hanya fokus pada peningkatan literasi digital bangsa melalui berbagai kegiatan literasi digital. Solusi teknologi seperti media sosial, saluran informasi dan berita, chatbot, dan aplikasi berbasis mobile PeduliLindungi juga telah dikembangkan dan disebarkan untuk mendukung upaya penanggulangan infodemic," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Johnny mengajak anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta badan terkait lainnya untuk bersama-sama menanggulangi penyalahgunaan informasi secara global.

"Saya berharap pengalaman Indonesia akan memicu upaya serupa di negara lain dan mengembangkan kolaborasi yang bermanfaat antar bangsa. Infodemi adalah masalah bersama yang membutuhkan solusi kolektif di antara kita. Mari kita bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini dengan selamat dan sehat,” ucapnya.

Menteri Johnny juga mengapresiasi upaya luar biasa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan di bawahnya, termasuk World Health Organization (WHO), dalam membantu negara di seluruh dunia untuk menavigasi keluar dari pandemi Covid-19.

“Atas nama masyarakat Indonesia, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya WHO atas upaya luar biasa, tidak hanya dalam menyelenggarakan program ini, tetapi juga kerja keras mereka dalam membantu negara-negara di seluruh dunia untuk menavigasi keluar dari pandemi,” ungkapnya.

Tiga strategi pendekatan
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan yang ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia dalam pertemuan tersebut, memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam memerangi hoaks dan infodemic selama ini.

“Sejauh ini, kita mengenal tiga jenis penyalahgunaan informasi, yaitu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi,” tutur Dirjen Semuel.

Berdasarkan pemaparan Dirjen Semuel, terdapat tiga isu penyalahgunaan informasi Covid-19 yang sering muncul di Indonesia.  Pertama, pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat terkait situasi dan prosedur medis dalam penanganan Covid-19.

“Kedua, informasi yang kurang tepat terkait Covid-19. Dan ketiga, penyalahgunaan informasi terkait physical distancing dan protokol kesehatan lainnya yang menyebabkan meningkatnya kasus dugaan penipuan pada sektor ekonomi,” jelasnya.

Dirjen Semuel menyatakan, selama kurun waktu 23 Januari 2020 hingga 23 September 2020, Kementerian Kominfo telah melakukan take-down 1.725 hoaksdari 1.984 konten hoaksyangberkaitan dengan Covid-19 di platform media sosial.

Dalam menangani hoaks dan infodemic secara berkelanjutan, menurut Dirjen Aptika Pemerintah Indonesia menekankan upaya edukasi dan peningkatan kapasitas, di samping upaya penanganan konten dan juga dukungan penegakan hukum.

“Dengan demikian, masyarakat dapat cakap dan terampil dalam mengidentifikasi penyalahgunaan informasi dan melakukan tindakan lanjutan jika informasi yang salah,” tuturnya.

Dirjen Semuel juga kembali menyuarakan pendekatan Kementerian Kominfo yang mengedepankan pendekatan lintas pemangku kepentingan, atau multistakeholder yang terdiri dari lima spiral kerja sama atau penta-helix seperti yang dipaparkan Menteri Johnny sebelumnya.

"Sebagai contoh konkret, upaya peningkatan literasi digital ini dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang berkolaborasi dengan 108 komunitas, akademisi, dan institusi pemerintah untuk melaksanakan edukasi dan pelatihan terkait literasi digital," jelasnya.  

Dalam 73th World Health Assembly yang diselenggarakan pada bulan Mei 2020, negara anggota WHO menyetujui Resolusi WHA73.1 yang mengakui pentingnya manajemen infodemic untuk menyediakan informasi yang benar mengenai Covid-19 dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi misinformasi dan disinformasi.

Pertemuan itu merupakan hasil kerjasama antara WHO, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan Thailand, dan Uruguay Salud.uy Initiative at the Electronic Government and Information and Knowledge Society, Uruguay. Pertemuan itu juga diharapkan dapat menjadi titik awal bergulirnya diskusi mengenai penanganan infodemic secara komprehensif dan kolaboratif antarnegara ke depannya. (OL-10)