UN Batal, Kelulusan Merujuk ke Rapor

PEMERINTAH resmi membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020 yang seharusnya menjadi UN terakhir. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) Abdul Muti mengatakan pembatalan UN 2020 juga berlaku bagi siswa SMK di sejumlah daerah yang sudah melakukan UN.

“Hasil UN siswa SMK yang sudah dilaksanakan 16-19 Maret yang lalu juga batal,” katanya, kemarin.

Diketahui, ada enam provinsi yang menunda pelaksanaan UN SMK, yakni DKI Jakarta, Banten,, Jawa Barat,, Jawa Tengah, Bali, dan Riau.

Pembatalan UN 2020 disetujui Presiden dalam rapat terbatas dengan pembahasan ujian nasional, Selasa (24/3/2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, langkah ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus korona (covid-19) di satuan pendidikan.

“Tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya,”

kata Nadiem, kemarin.

Dengan pembatalan pelaksanaan UN, imbuh Nadiem, ujian ini tidak menjadi syarat kelulusan ataupun syarat seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

“Mengikuti UU Sisdiknas, evaluasi itu ada di guru, dan kelulusan ada di sekolah,” ujarnya.

Berdasarkan Permendikbud 43/2019, ujian sekolah diserahkan sepenuhnya ke sekolah, sehingga bebas dan beragam bentuk penilaiannya. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah

berlaku ketentuan, untuk kelulusan SD berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakansebagai tambahan nilai

kelulusan.

Untuk kelulusan SMP danSMA berdasarkan nilai limasemester terakhir. Nilai semestergenap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Adapun kelulusan SMK

berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Tidak mesti

Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud Totok

Suprayitno menegaskan, sekolah tidak mesti melakukan ujian sekolah secara daring untuk mengganti UN. Hanya sekolah yang mampu secara infrastruktur dan SDM yang dapat menyelenggarakannya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengutarakan pembatalan UN 2020 sudah disepakati DPR dan Mendikbud lewat rapat konsultasi via daring. DPR meminta

Kemendikbud memastikan aturan teknisnya secara rinciagar tidak menimbulkan kerancuan.

(Fer/Bay/H-2)