Administrasi Publik Harus Terus Dimutakhirkan

AKUNTABILITAS penyelenggaraan administrasi publik berdampak positif terhadap kondisi ekonomi dan sosial suatu negara. Karena itu, pengetahuan tentang administrasi publik harus terus menerus dimutakhirkan.

"Studi di sejumlah negara seperti Malaysia, India dan Korea Selatan, administrasi publik yang akuntabel sangat berperan dalam mewujudkan perekonomian yang baik bagi penduduk," terang Rektor Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Prof Dr Rudy Harjanto MSn.

Karena itu, sebagai bagian dari kajian akademik yang sangat penting, terutama bagi akademisi di lingkungan program studi Adminsitrasi Publik, Universitas Moestopo bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri menggelar seminar internasional bertema 'Accountability on Public Administration and Its Communication', yang berlangsung di Kampus Merah Putih Hang Lekir, Jakarta, Rabu (3/10).

Seminar yang diikuti oleh akademisi dari dalam dan luar negeri tersebut bertujuan untuk memutakhirkan ilmu pengetahuan para dosen terkait Ilmu Administrasi Publik.

Para pembicara antara lain Prof Noor Ajman Abd Rahman PhD, akademisi Institute for Rural Advancement, Prof PP Balan PhD, Advisor to Royal Government of Bhutan on Local Governance, Expert Committee Member, Ministry of Pachayati Raj for Preparing a Road Map for Strengthening Decentralization in the Union Territories of India, dan Prof Young-Hoon Ahn PhD, Senior Research Fellow in Korea Research Institute for Local Administration, Professor in Public Policy and Public Administration, National Training Institute for Local Public Officials in Korea.

Seminar juga merupakan realisasi kerja sama antarperguruan tinggi nasional yakni Universitas Bina Nusantara, Universitas Atmajaya, Universitas Kalbis, Universitas Mercu Buana, dan STIE Bhakti Pembangunan.

Dalam paparannya, Prof Noor Ajman Abd Rahman mengemukakan bahwa di Malaysia, negara bagian (13 negeri dan 3 wilayah federal) mengurus kehidupan masyarakat daerah secara detail. Negara memberikan pelayanan terhadap penduduknya dengan baik dan melingkupi banyak hal.

Sementara di India, dikatakan Prof PP Balan, sekitar 40% anggaran belanja negara disediakan untuk perdesaan. Pemerintah India menyelenggarakan lembaga training di perdesaan.

Pun demikian di Korea Selatan. Dalam paparannya, Prof Young-Hoon Ahn mengutarakan bahwa Pemerintah Korsel memberdayakan potensi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi wilayah.

Dr Cecep Effendy yang bertindak sebagai moderator mengemukakan bahwa Indonesia melaksanakan program-program pembangunan perdesaan yang menakjubkan, walaupun tanpa gaung internasional.

Misalnya Desa Pagersari (program peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah desa), Prukades (klaster ekonomi desa), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), dan banyak lagi yang cukup gemilang hasilnya jika dibandingkan dengan program peningkatan kondisi sosial dan ekonomi di belahan dunia yang lain. (RO/OL-1)