Hari Pers Nasional Tetap 9 Februari

DEWAN Pers menyatakan tidak ada perubahan tanggal Hari Pers Nasional yang biasa diperingati setiap tanggal 9 Februari. Berita bahwa Dewan Pers mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah tanggal Hari Pers Nasional merupakan berita bohong.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, Dewan Pers sama sekali tidak membahas apalagi meng-ubah tanggal Hari Pers nasional. "Kami ingin merespons berita yang sudah liar terkait ini (perubahan tanggal hari Pers Nasional) dan kami tidak ingin menambah kegaduhan yang ada, sehingga kami harus tegaskan bahwa Dewan Pers belum mengubah dan belum membahas (perubahan) di pleno. Jadi, dibahas pun tidak," katanya, di Kantor Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Ia menegaskan, hoaks tentang perubahan Hari Pers nasional yang diberitakan salah satu portal online itu ditulis secara sepihak dan tanpa konfirmasi kepada Dewan Pers. Berita tersebut juga ditulis hanya berdasarkan usulan dan bukan dari kons-tituen, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). "Dan terkait usulan itu, belum dibahas di Dewan Pers, apalagi diputuskan," tegasnya.

Yosep mengatakan, masih banyak hal atau masalah pers Indonesia yang pantas dipikirkan lebih dari sekadar mempersoalkan tanggal Hari Pers Nasional. Kalaupun ada perubahan, harus berdasarkan Keputusan Presiden.

Namun, yang lebih penting, ujarnya, tanggal Hari Pers Nasional tidak perlu dipersoalkan, karena kurang produktif untuk pembenahan pers Tanah Air.

Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 dengan dasar hukum Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 1982, meski UU itu tidak berlaku lagi setelah lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Usulan perubahan tanggal Hari Pers Nasional memicu protes dan penolakan dari berbagai kalangan, terutama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Perubahan tanggal akan memengaruhi sejarah pers di Tanah Air.

"Penetapan itu (9 Februari) sudah mengakomodasi suara pers Indonesia," kata Ketua PWI Bidang Pembinaan Daerah Atal S Depari, sebelumnya.