Struktur Bangunan Perlu Perhatikan Risiko Gempa

SEBAGIAN wilayah Indonesia berada pada zona tumbukan lempeng tektonik aktif, sehingga rawan terjadi gempa bumi.

Karena itu, perlu ada upaya serius dari berbagai pihak dalam memperketat penerapan struktur bangunan, khususnya di wilayah rawan gempa.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, sebelum merencanakan penataan ruang dan wilayah, pemerintah daerah perlu memerhatikan peta bahaya dan risiko bencana. Sedangkan untuk bangunan yang sudah ada dan dihuni, perlu dicek kekuatan strukturnya.

"Pemerintah daerah perlu melakukan audit struktur bangunan dan infrastruktur di daerah rawan gempa. Apabila dinilai membahayakan, perlu diterapkan rekayasa teknis untuk penguatan struktur bangunan," ujarnya di Jakarta, Minggu (4/3).

Menurutnya, dengan tingginya potensi gempa bumi di wilayah Indonesia sepatutnya masyarakat meningkatkan kemampuan dalam memahami cara penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Dalam hal ini Indonesia perlu belajar dari warga Jepang saat terjadi gempa di Kobe pada 1995.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), warga Kobe yang selamat dari bencana tersebut karena upaya pertolongan sendiri sebanyak 34,9%, pertolongan keluarga 31,9%, pertolongan teman atau tetangga 28%, pertolongan pejalan kaki 2,6%, pertolongan oleh tim penyelamat 1,7%, dan pertolongan lainnya hanya 0,9%.

"Melihat data tersebut tampak bahwa upaya pertolongan sendiri (self assistance) menempati jumlah tertinggi. Ini cerminan bahwa masyarakat yang paham mitigasi akan memiliki peluang lebih besar selamat dari bencana," tandas Dwikorita.

Untuk itu, BMKG mendorong kegiatan sosialisasi gempa bumi dan gladi evakuasi saat bencana digalakkan secara rutin dan menerus. Upaya itu dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan di gedung-gedung publik di tengah-tengah masyarakat.

"Hal ini akan dapat menjadikan seluruh masyarakat kita lebih paham dan lebih siap dalam menghadapi bencana, serta lebih terampil menyelamatkan diri saat terjadi gempa," ucapnya.

Kesiapan menghadapi bencana telah terbukti di Jepang dapat memperkecil risiko jumlah korban dan kerugian. Itu sebabnya upaya mitigasi gempa bumi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan komprehensif, dengan melibatkan kerja sama multi-lintas disipliner, multi-lintas sektor, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, baik saat pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca-bencana.

Menurutnya, sinergi perlu dilakukan terutama BPBD/Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BIG, LIPI, KKP, Basarnas, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait. Namun yang terpenting adalah partisipasi warga masyarakat. (OL-4)