Langkah Reformasi Pasar Modal Positif untuk Iklim Investasi Indonesia

REFORMASI pasar modal kerap dipersepsikan sebagai kebijakan teknis yang hanya relevan bagi pelaku pasar. Padahal, arah dan kualitas reformasi pasar modal memiliki implikasi yang jauh lebih luas karena menentukan seberapa kompetitif dan kredibel suatu negara di mata investor global. 

Dalam konteks tersebut, langkah-langkah reformasi yang tengah ditempuh di pasar modal Indonesia patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat fondasi iklim investasi jangka panjang.

Salah satu isu krusial yang selama ini menjadi perhatian investor adalah tingkat free float saham. Pasar dengan free float yang terbatas cenderung memiliki likuiditas rendah, volatilitas yang tidak mencerminkan fundamental, serta risiko konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Bagi investor institusional global, kondisi tersebut menurunkan tingkat investability suatu pasar karena menyulitkan proses masuk dan keluar investasi dalam skala besar.

Baca juga : OJK Resmikan Galeri Investasi Digital BEI di Kampus STIPER Flores

"Kebijakan peningkatan free float merupakan langkah struktural yang sangat penting. Likuiditas yang lebih baik akan memperkuat mekanisme pembentukan harga yang sehat dan meningkatkan kepercayaan investor jangka panjang," ujar Syaiful Adrian, CFA, Direktur Utama PT Kredit Rating Indonesia, Rabu (25/2).

Menurutnya, free float yang lebih memadai akan memperbaiki mekanisme price discovery, meningkatkan likuiditas, serta memperluas basis investor. Dalam jangka panjang, pasar modal yang likuid dan efisien akan lebih menarik bagi dana pensiun, perusahaan asuransi, dan manajer investasi global yang memiliki mandat investasi jangka panjang dan berbasis risiko terukur.

Selain free float, transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO) merupakan aspek reformasi yang tidak kalah penting. Investor global tidak hanya menilai potensi imbal hasil, tetapi juga memperhitungkan risiko non-finansial seperti tata kelola, kepatuhan, dan reputasi. Struktur kepemilikan yang tidak jelas atau terlalu kompleks kerap dipersepsikan sebagai sumber risiko tambahan, bahkan ketika kinerja keuangan perusahaan terlihat baik.

Baca juga : OJK Tindak Manipulasi Saham, Jatuhkan Denda hingga Rp240,65 Miliar

"Transparansi kepemilikan adalah fondasi tata kelola yang kuat. Dengan kejelasan mengenai siapa pengendali sebenarnya dari suatu entitas, pasar menjadi lebih transparan dan risiko asimetri informasi dapat ditekan secara signifikan," tambah Syaiful.

Reformasi ini juga perlu dipandang dalam kerangka yang lebih luas, yakni upaya membangun pasar modal yang sehat, dalam, dan berkelanjutan. Pasar modal yang dangkal dan tidak transparan cenderung meningkatkan risk premium suatu negara karena investor menuntut kompensasi atas risiko yang sulit diukur. Sebaliknya, pasar modal yang dalam dan kredibel akan menurunkan persepsi risiko secara keseluruhan, bukan hanya bagi investor pasar modal, tetapi juga bagi investor langsung dan pemberi pinjaman internasional.

"Pasar modal yang kuat bukan hanya mendukung investor, tetapi juga memperkuat struktur pembiayaan nasional. Ketika akses pendanaan jangka panjang semakin luas dan efisien, dunia usaha dapat tumbuh lebih berkelanjutan tanpa ketergantungan berlebihan pada satu sumber pembiayaan," jelasnya.

Ia menambahkan, implementasi yang konsisten, kepastian regulasi, serta komunikasi yang jelas kepada pelaku pasar akan menjadi faktor penentu keberhasilan. Reformasi yang baik di atas kertas harus diikuti oleh eksekusi yang kredibel agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru.

"Konsistensi implementasi menjadi kunci. Reformasi yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang semakin kompetitif di tingkat regional maupun global," tutur Syaiful. (Fal/E-1)