Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak Jadi Rp7.000 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 sebesar US$427,5 miliar atau setara Rp7.000 triliun. Angka itu meningkat 5,1% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (year on year/yoy).

"Perkembangan Utang Luar Negeri naik tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin (17/3).

Secara rinci, Utang Luar Negeri pemerintah pada Januari 2025 tercatat sebesar US$204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% secara tahunan.

Baca juga : BI: Utang Luar Negeri RI pada Oktober 2024 Turun Jadi Rp6.789 T

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata Ramdan.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), BI menyampaikan bahwa alokasi pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Pengelolaan ULN pemerintah yang terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,6% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%); jasa pendidikan (16,6%); konstruksi (12,1%); serta jasa keuangan dan asuransi (8,2%).

BI mencatat bahwa posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Baca juga : BI : Utang Luar Negeri Indonesia Melambat pada November 2024

Di sisi lain, ULN swasta tercatat menurun dengan posisi pada Januari 2025 sebesar US$194,4 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,7% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.

Ramdan menyampaikan struktur ULN Indonesia tetap sehat yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3% pada Januari 2025, dari 30,5% pada Desember 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," kata dia.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (Ant/E-3)