Trem Otonom di IKN Dikembalikan ke Tiongkok, Kemenhub: tidak Berfungsi Baik

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan alasan di balik pengembalian kereta tanpa rel atau autonomous rail transit (ART) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, ke Tiongkok karena dinyatakan tidak berfungsi secara baik.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo menjelaskan penemuan itu didapat setelah Otorita IKN atau OIKN melakukan uji coba selama dua bulan dan telah melakukan evaluasi terhadap kelayakan trem otonom milik perusahaan Tiongkok.

"Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/11).

Baca juga : Mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur Berpotensi Mengurungkan Niat Calon Investor

Trem otonom yang diproduksi CRRC Qingdao Sifang menjadi salah satu alternatif kendaraan yang diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi. Dengan beroperasi menggunakan baterai, kendaraan itu dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil. 

Budi menerangkan Kementerian Perhubungan memfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di ibu kota baru. Namun, uji coba trem otonom dilakukan melalui kerja sama antara OIKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang. 

"Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otorita IKN," jelas Budi.

Baca juga : Kantor Pemerintahan belum Layak Dipindahkan ke IKN

Pihaknya mengaku tidak memaksakan Otorita IKN menghadirkan keberadaan trem otonom di IKN. Namun, diminta untuk mencari solusi lain guna mendukung transportasi keberlanjutan yang layak di ibu kota baru.

"Kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik. Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Ini dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART," pungkas Budi. 

Sebelumnya, dalam keterangan pers Otorita IKN pada Kamis (7/11), disebutkan melalui Kedeputian bidang Transformasi Hijau dan Digital telah menyelesaikan kegiatan proof of concept (PoC) trem otonom terpadu atau ART di kawasan Nusantara. Uji coba ini bertujuan untuk menilai keandalan teknologi otonom ART di lingkungan IKN.

Baca juga : Legislator: Mundurnya Kepala Otorita IKN Jadi Pukulan Telak

Berdasarkan hasil evaluasi tim penilai PoC menyimpulkan bahwa teknologi otonom ART direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai transportasi publik, namun dengan catatan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan teknologi lebih lanjut. 

"Kinerja ART dalam kegiatan PoC pada kondisi lingkungan saat ini di IKN belum menunjukkan sistem kendali otonom yang reliabel sebagaimana ditunjukkan pada sarana serupa di Tiongkok," kata Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi. 

Penilaian PoC dilakukan di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1–4 dan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Pengujian dilakukan pada jalur khusus yang bersifat mixed traffic, di mana ART berbagi jalan dengan kendaraan lain. Meski kondisi kawasan masih dalam pembangunan, tim penilai PoC telah selesai melaksanakan evaluasi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan jalur jalan yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian uji coba.

Ali menyatakan rekomendasi tim penilai ini akan diberikan kepada para pihak terkait. Pihaknya akan meminta pihak Norinco & CRRC untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan operasional terutama pada sistem otonom trem sesuai dengan nota kesepahaman yang menyatakan kerja sama PoC dilakukan dalam penyediaan ART.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2024, maka setelah kegiatan pelaksanaan PoC akan dilanjutkan kegiatan unjuk kerja (showcase) trem otonom oleh Kemenhub. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan November-Desember, sesuai dengan koordinasi yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dan Kedeputian bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN. (Ins/M-3)