Nelayan Masih Alami Kendala Akses BBM Bersubsidi

PERSATUAN Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) bakal memastikan nelayan mendapatkan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan bisa kembali melaut. Diketahui, masih banyak nelayan kecil dan tradisional kesulitan mendapatkan mengakses BBM dan LPG bersubsidi.

Ketua Umum PNTI Muhammad Husein, mengakui memang di lapangan masih banyak nelayan yang terkendala, terutama dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi. 

“Sehingga para nelayan ini tidak mendapatkan kepastian kapan bisa melaut. Maka dibutuhkan database yang kuat, sehingga nelayan bisa memastikan untuk melaut,” tegas Husein dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PNTI, di Jakarta, Selasa (30/7). 

Baca juga : KKP-BUMN Targetkan Penyaluran 3,4 Juta KL Solar ke Nelayan

Maka, Husein menerangkan PNTI punya program teranyar untuk memudahkan nelayan melaut. Salah satunya ialah platform atau aplikasi yang bisa memonitor anggota PNTI.

Sehingga, kata Husein, melalui aplikasi tersebut, pihaknya bisa koordinasi dengan stakeholder pemerintah untuk memastikan nelayan yang tergabung dalam PNTI bisa melaut. 

Husein membeberkan sejauh ini ada sekitar ada 80 ribu nelayan yang tergabung dalam PNTI. 

Baca juga : Pasar Makanan Laut Terus Tembuh, Bisnis Perikanan Perlu Inovasi Berkelanjutan

Guna membantu nelayan, Husein menyebut telah menyiapkan empat langkah utama. Yang pertama, akan melakukan tranformasi SDM yang adaptif dan inivatif.

Kemudian, PNTI juga akan melakukan strategi pemodalan nelayan berbasis crowd funding invesment.  PNTI bakal membuat transformasi strategi perluasan pasar nelayan berbasis market. Keempat, PNTI akan melakukan hilirisasi produk. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PNTI, Nauval Witartono menegaskan pihaknya akan mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia.  Nauval menyebut PNTI akan berjuang untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara kemaritiman dalam proyeksi poros maritim dunia.

Baca juga : 13 Perahu Milik Nelayan di Tasikmalaya Rusak Akibat Gelombang tinggi

Ia pun menyayangkan pasca nawacita pertama menuju nawacita kedua Presiden Jokowi isu poros maritim dunia justru semakin hilang gaungnya. 

“Ditumpuk oleh isu konsentrasi pembangunan lainnya seperti IKN padahal sebetulnya titik wilayah kamaritiman di Indonesia itu berpotensi menjadi sentral dalam perdagangan global, khususnya dalam wilayah distribusi, tol laut kemudian jalur sutra perdagangan, di wilayah kelautan, kedaulatan area perbatasan,” terangnya. 

“Kita ingin ingatkan bahwa poros maritim dunia itu tidak boleh hanya sebatas menjadi wacana populis yang hanya dibangun untuk memberikan efek samping elektoral ke beberapa pihak elite tertentu, tapi melainkan poros maritim dunia harus menjadi ide yang diinterpretasikan dengan baik,” tambahnya. 

Nauval pun berharap ke depan di bawah kepemimpinan presiden baru Prabowk Subianto, pemerintah dan PNTI saling mengingatkan dan mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim. 

“Itu tertuang dalam buka yang ditulis Pak Husein, kita berharap dalam waktu dekat kita bicara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kecukupan kewenangan untuk mendengarkan ide dan gagasan ini untuk kebijakan strategis ke depan,” tandasnya. (Z-8)