Menteri ESDM Sebut Subsidi Energi Bisa Bengkak Akibat Eskalasi di Timur Tengah

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan ekskalasi konflik di Timur Tengah dapat berpengaruh pada harga minyak dunia. Demikian pula terhadap subsidi energi dan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Meski demikian, Arifin mengatakan pemerintah masih bisa menahan kenaikan harga hingga Juni 2024.

Seperti diberitakan, banyak negara memantau perkembangan situasi di Timur Tengah setelah Iran melancarkan drone peledak dan rudal ke Israel. Itu merupakan serangan balasan atas Israel ke kompleks kedutaan mereka di Suriah, dua pekan lalu.

"Kalau US$1 (harga minyak) naik, itu kan ada balance antara pendapatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan pengeluaran subsidi dan kompensasi, jadi kalau sama BBM ini naiknya luar biasa," ujar Arifin seusai rapat terbatas terkait situasi geopolitik global yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan RI di Jakarta, Selasa (16/4). Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Baca juga : Konflik Iran-Israel, Subsidi BBM Bisa Membengkak hingga Rp250 T

"Sekarang kita tahan, sementara stok aman," imbuh Arifin.

Pemerintah, ujarnya, akan melihat perkembangan lanjutan. Diharapkan eskalasi konflik antara Iran dan Israel tidak terjadi. Arifin menjelaskan,

setiap kenaikan harga minyak per US$ 1, akan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi untuk BBM di dalam negeri sekitar Rp3,5 - Rp4 triliun.

Baca juga : Ekonom Ingatkan Pemerintah Agar Berhati-Hati Kelola Fiskal

"Belum lagi kalau rupiah tiap naik US$1, Rp100 juga cukup besar. Makanya kita harus hemat energi, efisiensi energi ini harus terus dicanangkan dikerjain dan diprogramkan," paparnya.

Arifin mengakui pemerintah sulit menahan subsidi BBM agar tidak membengkak. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terang Arifin, memberikan arahan agar melihat berbagai skenario yang mungkin terjadi dan mengambil upaya alternatif untuk bisa meredam lonjakan subsidi.

"Kita harus antisipasi ini melihat skenario yang mungkin terjadi, mengambil alternatif untuk bisa meredam," tutur Arifin. (Z-10)