Menko Airlangga Diminta Lanjutkan Program Bantuan Pemerintah

FENOMENA El Nino yang menyebabkan peningkatan suhu dan kemarau berkepanjangan diperkirakan masih akan melanda Indonesia hingga akhir 2023.

Bahkan sejumlah ahli memprediksi fenomena tersebut akan bertahan pada level moderat hingga triwulan I 2024 mendatang. Dampak signifikan dari El Nino di antaranya yakni menurunkan produktivitas hasil pertanian, termasuk tanaman pangan seperti padi.

Kondisi tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi stabilitas harga pangan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi dampak tersebut lebih jauh dan menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan dari dampak kenaikan harga pangan, pemerintah telah menyiapkan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Baca juga: BLT El Nino Lanjut di 2024

“Karena hujan turunnya terlambat, musim tanam mundur dua bulan. Kalau panennya mundur, produksi berasnya turun. Oleh karena itu, pemerintah mengambil inisiatif, bantuan yang diberikan itu ada bantuan beras sebesar 10 kg untuk sekitar 21 juta penerima,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Temu Wicara bersama Penerima BLT El Nino, di Kantor Pos KCU Jakarta Oceania, Jakarta Barat, Jumat (29/12/2023).

Pemerintah juga menyiapkan penyaluran BLT El-Nino ke seluruh daerah di Indonesia selama November hingga Desember 2023 dengan total anggaran mencapai Rp7,52 triliun. Program ini menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing akan memperoleh bantuan sebesar Rp400 ribu untuk dua bulan.

“Terus kita juga melihat harga sembako ada yang naik turun di berbagai daerah. Jadi, pemerintah melihat perlu ada bantuan untuk El Nino, mengurangi fluktuasi harga. Nah, bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu untuk satu bulan, dibayar satu kali untuk dua bulan sebesar Rp400 ribu,” ujar Menko Airlangga.

Baca juga: Pemerintah Salurkan BLT Kepada Kelompok Rentan Terdampak El Nino

Tercatat hingga 21 Desember 2023, pemerintah telah menyalurkan BLT El-Nino sejumlah Rp6,72 triliun atau sebesar 89,36% secara nasional. Sementara itu, sejumlah Rp795 juta masih proses penyaluran. Diharapkan pada akhir 2023, seluruh BLT El Nino sudah tersalurkan.

Bisa dimonitor

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyerahkan BLT El-Nino secara simbolis kepada lima KPM. Sedikitnya ada 8.958 KPM di Jakarta Barat yang dialokasikan menerima BLT El-Nino dengan total bantuan sebesar Rp3,58 miliar. Hingga 28 Desember 2023, telah disalurkan BLT El-Nino kepada 8.172 KPM atau sekitar 91,23% dari total penerima.

Selanjutnya, Menko Airlangga meninjau langsung proses penyaluran BLT El-Nino di loket Kantor Pos Oceania, Jakarta Barat. Data penerima bantuan dapat langsung dimonitor dan direkam secara realtime melalui dashboard yang tersedia.

Menko Airlangga juga menyampaikan program ini akan di-review lebih lanjut termasuk dengan mendengar langsung antusiasme dan kebermanfaatan program ini dari masyarakat penerima bantuan. Menko Airlangga akan melaporkan hasil review kepada Presiden Joko Widodo sebagai pertimbangan untuk keberlanjutan program tersebut pada 2024.

Baca juga: Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos

“Dari hasil dialog, ya tentu saja hampir seluruhnya minta agar program ini diusulkan kepada Bapak Presiden untuk dilanjutkan pada tahun depan. Tentu saya akan bahas dengan Bapak Presiden bahwa program ini seperti pada saat covid kita berikan 3 bulan, kemudian kita evaluasi, kalau memang tepat sasaran kita lanjutkan lagi,” pungkas Menko Airlangga.

Sebelum mengakhiri kunjungan, Menko Airlangga juga menyempatkan diri untuk melihat sejenak Pojok UMKM sebagai fasilitas yang disiapkan PT Pos Indonesia bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni, anggota DPR RI, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Asdep Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Andriansyah, Executive General Manager KCU Jakarta Oceania Made Wirata, serta sejumlah pejabat dari Kota Administratif Jakarta Barat. (RO/S-2)