Pengamat: Gagasan Pendirian Badan Penerimaan Negara Bukan Solusi Tingkatkan Penerimaan

EKONOM Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menanggapi perihal penerimaan negara yang banyak disinggung oleh Gibran Rakabuming Raka dengan cara mendirikan Badan Penerimaan Negara. Dia berpandangan gagasan tersebut belum mampu mengatasi persoalan fundamental terkait penyerapan pajak.

Menurutnya gagasan itu merupakan satu langkah yang keliru jika ingin menaikkan penerimaan pajak dan bea cukai tapi tidak diberesi masalah utama dari pajak tersebut.

"Pertama, korupsi masalah utama dari DJP. Akibatnya penerimaan pajak yang dominan adalah pajak yang sudah tersistem. Pajak Orang Pribadi masih sangat rendah," kata Nailul dihubungi Sabtu (23/12).

Baca juga: Pertanyaan SGIE Gibran Kepada Cak Imin Dinilai Tidak Lengkap

Kedua, Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah presiden akan menimbulkan kekuatan yang sangat kuat dari Badan tersebut.

"Sekarang di bawah Kemenkeu plus ada BPK saja mereka masih bisa “bermain” apalagi nanti jadi badan sendiri?," kata Nailul.

Dia berpendapat akan sangat menarik jika melihat pernyataan Muhaimin Iskandar mengenai pajak untuk orang kaya yang apabila diimplementasikan dalam program “Wealth Tax” akan sangat bagus untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Nailul menilai implementasi pajak orang kaya bisa menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu mengatasi kurangnya penerimaan pajak serta meredistribusi kekayaan

Baca juga: Gibran Eja SGIE tidak Pakai Bahasa Inggris, Pengamat: Jangankan Muhaimin, Google Translate pun Bingung

"Masalah penerimaan pajak yang kurang plus redistribusi kekayaan sekaligus," kata Nailul.

Catatan lainnya yang dia tanggapi perihal ketimpangan pembagian pendanaan atau proyek infrastruktur pemerintah dan dijawab Gibran soal Solo yang ada indikator kesiapan. Menurutnya hal ini semakin mencerminkan ketidakadilan dalam pembagian “kue” dari pusat.

Sebab hal paling utama dalam pemberian proyek pusat adalah bagaimana meratakan dan memberikan kepada daerah yang membutuhkan.

"Misalkan Surakarta dibangun kereta bandara, padahal jarak bandara ke kota solo tidak begitu jauh. Malah yang lebih membutuhkan adalah bandara di makassar. Jadi bukan kesiapan faktor utama, tapi harusnya faktor kebutuhan dari daerah," kata Nailul.

Sedangkan untuk isu pembangunan IKN yang bermasalah, Nailul sudah sering menyampaikan untuk dan sudah berhati-hati potensi terjadinya proyek Hambalang baru.

"Tidak ada jaminan investor akan masuk, begitupun tidak ada jaminan proyek ini akan terus berjalan," kata Nailul.

(Z-9)