Pemerintah Harus Mitigasi Dampak Negatif Boikot Produk Pro Israel

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan aksi penolakan atau boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel merupakan bagian dari langkah politik sehingga memerlukan arahan yang jelas dari pemerintah.

“Dalam hal ini, kita butuh kehadiran negara. Negara harus mengatakan mana yang diboikot dan menjelaskan mengapa mereka diboikot. Kita harus punya gambaran jelas dan tidak menghakimi,” ujar Piter dalam sebuah diskusi virtual.

Ia mengatakan penting bagi masyarakat untuk memahami secara jelas kebenaran dan sumber fakta dari daftar produk yang diboikot. Ia menyebut banyak gerai-gerai multinasional di Tanah Air yang dimiliki warga negara Indonesia terdampak. Padahal, mereka menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya di dalam negeri, termasuk menggunakan pemasok bahan baku lokal.

Baca juga: Wapres Instruksikan Keluarkan Daftar Produk Pro Israel

“Dalam pengertian ekonomi, boikot itu membawa dampak negatif untuk Indonesia ketimbang Israel. Dampak kepada Indonesia itu langsung dirasakan terutama bagi mereka yang bekerja di perusahaan yang diboikot itu,” tambah Piter.

Piter menjelaskan bahwa aksi boikot yang tidak terarah dapat memicu risiko pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu pemerintah perlu hadir untuk melakukan tindakan mitigasi dan melindungi para pekerja di sana.

Baca juga: Zara Menyatakan Penyesalan usai seruan Boikot Trending di Platform X

“Pemerintah harus membuka, memberikan kejelasan informasi mengenai perusahaan apa saja yang terbukti dan tidak terbukti terafiliasi dengan Israel,” tandasnya.

Co-Founder Kasisolusi Reinat Fuad dalam diskusi tersebut mengatakan pemerintah harus menyiapkan solusi jika pengusaha-pengusaha kecil yang menyuplai bahan baku kepada jenama-jenama yang diboikot kehilangan pasar.

“Yang menyuplai dagingnya, ayamnya atau packaging-nya, konsultan pajaknya, Semua UMKM ini yang harus dipikirkan ke depan,” tutur Reinat. (Z-11)