KPUN Nilai Pengendalian Produksi DOC FS bukan Solusi Tepat

KOMUNITAS Peternak Unggas Nasional (KPUN) berpendapat kebijakan mengenai Pengaturan dan Pengendalian Produksi DOC Final Stock (FS) Ayam Ras Pedaging Bulan Oktober-Desember 2023 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bukan merupakan solusi yang tepat dan tidak menguntungkan bagi peternak mandiri. Kebijakan itu disebut telah mengakibatkan kerugian yang besar yang dialami peternak mandiri Indonesia.

Surat yang ditujukan kepada 32 perusahaan pembibit ayam pedaging tersebut berisi permintaan agar perusahaan-perusahaan pembibit ayam broiler melakukan pengaturan dan pengendalian produksi DOC FS ayam ras Pedaging. Hal ini dilakukan melalui afkir dini Parent Stock (PS) yang berumur 50-54 minggu dan cutting telur HE fertil umur 19 hari.

"Karena itu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian harus segera mengevaluasi Surat Edaran di atas dengan mengaudit serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku peternak pada usaha Ayam Ras Pedaging Bulan Oktober-Desember 2023," kata Ketua KPUN Alvino Antonio dalam keterangannya, Selasa (28/11).

Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian tersebut didasari pertimbangan bahwa ketersediaan dan kebutuhan setara DOC FS ayam ras pedaging, pada Oktober terdapat surplus sebanyak 16.841.275 ekor, November sebanyak 16.479.720 ekor dan Desember sebanyak 36.851.764 ekor.

Perlu dilakukan pengendalian produksi DOC FS ayam ras pedaging melalui afkir dini Parent Stock (PS) umur 50-54 minggu dan cutting telur HE fertil umur 19 hari Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan pembibit ayam ras harus mengurangi, melakukan afkir dan/atau memusnahkan Parent Stock (PS) umur 50-54 minggu dan cutting telur HE fertil umur 19 hari.

Baca juga:

> Ketua Umum PPUN Dorong Usaha Peternakan Berkelanjutan dan Berdaya Asing

> Ayam, Bukti Manusia Mengubah Dunia

Akibat berkurangnya supply DOC bagi peternak dan tingginya harga DOC, rata-rata peternak mandiri mengalami kerugian sekitar Rp3.000 yang disebabkan rendahnya harga jual ayam hidup (live bird) di kandang. Sehingga, diperkirakan kerugian harian para peternak mandiri mencapai Rp62 miliar per pekan. Secara total, kerugian setahun bisa menembus Rp3,2 triliun.

"Hal tersebut sangat bertolak-belakang dengan target serta harapan produksi peternakan dan Kesehatan hewan untuk mencapai swasembada atau berdaulat pangan bahkan dapat menciptakan terbentuknya cadangan pangan khususnya unggas (daging ayam)," terang Alvino.

Oleh karenanya, KPUN merekomendasikan agar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengevaluasi serta mengaudit ulang dari GPS-FS ke masing-masing Breeder sehingga kebijakan mengenai Pengaturan dan Pengendalian Produksi DOC Final Stock Ayam Ras Pedaging Bulan Oktober-Desember 2023 bisa lebih efektif serta efisien.

"Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan seharusnya mempertimbangkan situasi dan dampak yang terjadi dan dialami peternak mandiri akibat kebijakan yang dikeluarkannya. Oversupply bibit dan DOC tidak selalu harus diintervensi melalui kebijakan pengaturan dan cutting off Parent Stock ataupun cutting HE fertil, tetapi dapat dilakukan dengan menyeimbangkan alokasi pasar bagi peternak mandiri dan perusahaan-perusahaan integrator," kata Alvino.

Pasar-pasar kecil, pasar tradisional dan konsumsi rumah tangga dapat dijadikan pangsa pasar bagi peternak mandiri. Sementara pasar modern, hotel-hotel, restoran, catering dan industri dan produk olahan menjadi pangsa pasar perusahaan.

Kelebihan DOC dapat digunakan perusahaan integrator dalam memenuhi bahan baku dan produksinya. Sehingga, melimpahnya DOC dapat diselaraskan dengan kepentingan semua pihak yang melakukan bisnis unggas di Indonesia. (Z-6)