WAKIL Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menerangkan pihaknya telah membahas rencana perbaikan terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang Jakarta Utara bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh Martin, Kementerian BUMN saat ini tengah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya relokasi Depo Pertamina Plumpang.
“Tadi tidak banyak yang dibicarakan hanya Erick menyampaikan apa yang harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya seperti berkoordinasi dengan berbagai pihak kementerian dan lembaga juga pemerintah daerah. Karena masalah ini bukan soal memindahkan saja tapi ini terkait aset, keuangan dan lain-lain,” ungkapnya, Senin (20/3)
Dalam rapat yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, pemerintah juga menyampaikan sejarah masyarakat yang ada di zona merah terminal BBM Plumpang. Dalam merelokasi warga, pemerintah juga mempertimbangkan kepatuhan warga yang telah membayar pajak bumi dan bangun
Baca juga : Buffer Zone Harus Segera Dibangun Cegah Kasus Plumpang Berulang
“Dia menyampaikan seperti warga di Plumpang mereka bayar pajak juga itu harus dipikirkan,” ujarnya.
Kementerian BUMN memperkirakan pembangunan area penyangga (buffer zone) di terminal BBM Plumpang Jakarta Utara, membutuhkan belanja modal mencapai Rp368 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun area penyangga dengan lebar 52,5 meter, terhitung dari jarak minimal pemukiman warga.
Pengadaan area penyangga akan dilengkapi dengan kanal atau saluran air. Terdapat potensi 783 unit bangunan yang terdampak rencana pembangunan buffer zone selebar 52,5 meter tersebut.
Baca juga : DPR Beri Waktu Pertamina 1 Bulan Lakukan Audit Kebakaran Depo Plumpang
"Buffer zone ini akan ada kanal air supaya mengurangi kalau sampai ada hal yang tidak diinginkan. Jadi ini yang kami lakukan sementara," jelas Erick.
Erick meminta kepada para anggota Komisi VI untuk melanjutkan pembahasan pengadaan buffer zone secara tertutup. Pasalnya, pembangunan buffer zone masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi bersama Pertamina selaku pemilik aset Depo Plumpang dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. (Z-8)
